Ketua DPRD Bontang Minta Pemerintah Daerah Tuntaskan Masalah Banjir

KARAKTER.CO.ID – Ketua DPRD Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam meminta pemerintah daerah agar segera menuntaskan persoalan banjir.

Menurutnya, persoalan banjir ini merupakan masalah utama di Bontang yang harus diselesaikan. Apalagi penuntasan banjir ini merupakan salah satu program visi misi Pemerintah Kota Bontang yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

“Masalah utama di Bontang inikan adalah banjir, dan itu masuk dalam rencana kerja wali kota. Harapannya ya semoga bisa segera diselesaikan. Apalagi Pemerintah dilantik berdasarkan visi misi mereka dan tertuang di RPJMD, tentu ini jadi tugas yang harus diselesaikan,” ujarnya saat ditemui usai peringatan HUT ke-23 Kota Bontang, di Stadion Bessai Berinta Lang-lang, Rabu (12/10/2022).

Selain itu, Politisi Partai Golkar ini juga juga meminta pemerintah agar membuat formula khusus dalam menyelesaikan program kerja yang masih banyak menyisakan PR, terutama soal banjir.

“Masih banyak PR yang harus diselesaikan, terutama soal banjir, nah untuk menjawab tantangan itu pemerintah harus punya formula jitu,” timpalnya.

Sementara, terkait alokasi anggaran sebesar 10 persen dari total proyeksi APBD 2023 senilai Rp 1,6 triliun, diungkapkan Andi Faiz telah disepakati bersama eksekutif dan legislatif untuk digunakan dalam menyelesaikan banjir. Anggaran itu nantinya akan dipakai untuk penurapan sungai dan pelebaran drainase di pusat kota.

“Kita sudah sepakat Insyaallah tahun depan khusus banjir kami alokasikan 10 persen. Rencananya sekitar Rp 160 miliar, yang jelas di atas Rp 100 juta,” tuturnya.

Di akhir, Ia juga berpesan kepada kepala daerah agar bisa meningkatkan komunikasi politiknya, baik di provinsi maupun pusat agar bisa mendapat tambahan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun Bantuan Keuangan (Bankeu). Mengingat, bantuan anggaran dari pemerintah provinsi maupun pusat untuk Kota Bontang di tahun ini sangat minim.

“Namanya Bankeu dan DAK itukan bukan ranah kami (DPRD), tetapi bagaimana komunikasi yang bagus dari stakeholder atau wali kota atau perwakilan pemerintah di Kota Bontang bisa komunikasi yang baik ke pemerintah pusat maupun provinsi. Sehingga, bisa ada masuk anggaran buat Bontang. Namanya juga kita minta tolong, jadi cara komunikasi yang baik dan efektif harus dimiliki kepala daerah,” tandasnya.(SY)