Amir Tosina Sebut 10 Persen APBD Untuk Penanggulangan Banjir Tidak Memberatkan

KARAKTER.CO.ID – Ketua komisi III DPRD Bontang Amir Tosina menyebut, realisasi anggaran 10 persen dari APBD untuk penanganan banjir selama lima tahun tidak memberatkan pemerintah daerah.

Hal ini diungkapkan Amir saat menggelar rapat bersama Tim Asistensi dan Sekretaris daerah Kota Bontang, membahas rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang penanggulangan banjir, Senin (17/10/2022).

“Saya rasa 10 persen di APBD itu sangat tidak memberatkan apalagi diberikannya secara bertahap per tahun. Selain itu, di dalam perjalanan selama lima tahun itu mungkin ada perubahan. Pun nantinya ketika ada pergantian kepala daerah yang baru mau merubah mekanisme anggaran itu, kami DPRD siap memberi rekomendasi sesuai kesepakatan,” ujar Amir.

Menurut Amir, sikap pemerintah saat ini sangat diperlukan sebagai bentuk tanggung jawab bersama dalam menyelesaikan masalah banjir.

“Dorongan ini kita perlukan, bagaimana sikap pemerintah, supaya keliatan keseriusan kita dalam menanggulangi banjir. Jadi ada kesepakatan antara eksekutif dan legislatif. Pernyataan pemerintah seperti apa. Kalau ini tidak direalisasikan saya rasa masyarakat sudah tidak percaya lagi terhadap pemerintah,” timplanya.

Hal senada diungkapkan Wakil Ketua Komisi III Abdul Malik. Ia meminta agar persoalan anggaran ini bisa segera diakomodir. Pun ia juga berharap ada bantuan keuangan lain yang bisa digunakan untuk penanggulangan banjir.

“Mungkin ini bisa diakomodir Bu (Sekda). Supaya bisa selesai dan jelas seperti apa realisasi anggaran 10 persen itu untuk banjir itu,” terangnya.

Menanggapi itu Sekretaris daerah Aji Erlynawati mengatakan, terkait penanganan penanganan banjir yang harus dialokasikan dari APBD pihaknya telah mendapat kejelasan, bahwa anggaran tersebut nantinya akan dialokasikan secara bertahap.

“Mungkin tidak langsung di kasih sepenuhnya 10 persen dari total APBD. misalnya di tahun 2023 kita asumsikan APBD 1,6 triliun kalau kita ambil 10 persen itu sekitar 160 miliar, itu luar biasa besarnya untuk penanganan banjir. Tentu kita tidak punya waktu kalau anggaran sebesar mau diselesaikan setahun,” ujarnya.

Namun, disisi lain Ia mempertanyakan kapan perhitungan realisasi anggaran 10 persen itu akan digunakan. Agar menjadi dasar yang jelas untuk perhitungan di tahun-tahun selanjutnya.

“Ini Starnya mulai kapan, ini harus jelas apakah dimulai dari selam periode kepemimpinan pemerintahan daerah yang ada sampai 2024 atau kapan. Karena ini akan jadi data dasarnya. Perhitungan teman teman yang ada kalau realisasi dihitung dari 2022, 2023, 2024 untuk penanganan banjir ini sudah 11,67 persen, jadi sudah melebihi. Bersumber dari berbagai pendanaan sesuai RPJMD. Dan Kita selalu support dari teman-teman Banggar kegiatan penanganan banjir sesuai Perda itu,” tandasnya. (SY)