ASN Bontang Kembali Tersandung Narkoba, Agus Haris Nilai Pengawasan Pemkot Lemah

2 menit reading
Jumat, 19 Mei 2023 04:05 0 68 Redaksi

KARAKTER.CO.ID – Dua Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang kembali terjerat kasus penyalahgunaan narkoba jenis sabu.

Hal tersebut pun menuai sorotan dair berbagai pihak, salah satunya Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang, Agus Haris.

Ia menilai pemerintah tidak memberi efek jera terhadap pegawainya. Sehingga penggunaan obat terlarang ini terus berulang, lantaran Pemkot Bontang tidak menindak tegas pegawai yang sudah tertangkap terlebih dahulu.

Politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini juga menyayangkan lemahnya pengawasan dan pembinaan pemerintah dalam kedaruratan penggunaan barang haram tersebut.

“Kasus narkoba ini sudah melibatkan puluhan pegawai, tapi tidak ada tindakan tegas. Jadi mereka (pegawai) tetap nekat melakukannya”, ujarnya, Jumat (19/5/2023).

Lebih jauh, wakil rakyat daerah pemilihan (dapil) Bontang Utara ini khawatir dengan maraknya penggunaan narkoba di lingkungan pemerintahan berdampak terhadap kepercayaan masyarakat.

“Saya khawatir kepercayaan masyarakat menurun, apalagi terus berulang seperti ini”, ungkapnya.

Oleh karena itu, ia meminta pemerintah memberi pengawasan tegas atau siraman rohani kepada pegawainya. Agar sebelum ingin menggunakan narkoba, para pegawai lebih dahulu tersadar jika yang dilakukan salah.

Ia juga menyarankan ada pemeriksaan test urine rutin di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Taman sebagai salah satu langkah mendeteksi secara dini pemakaian obat terlarang.

“Bisa dilakukan test urine seara berskala. Per bulan, 3 bulan bahkan 6 bulan sekali. Jadi dengan cepat bisa tahu mana pegawai yang memakai narkoba”, tutupnya.

Reporter: Ira

Print Friendly, PDF & Email

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

LAINNYA
.read_related { display: none !important; } .bio_author { display: none !important; } .bio_avatar { display: none !important; } .bio_author { display: none !important; } .beritaxx_related { display: none !important; } .beritaxx_commentform { display: none !important; } .copyright { display: none !important; } .area_footer_menu taxx_clear { display: none !important; } .after_title { display: inline !important; font-size: 14px !important; } .secondary_content { display: none !important; } .beritaxx_commentform { display: none !important; } .copyright { display: none !important; } .footer { display: none !important; } .taxxfooter { display: none !important; } .have_comment { display: none !important; }