Fraksi PKS Minta Pemerintah Bangun Kantor Polsek Bontang Barat Hingga Pengadaan Klinik P3K Gedung Gadis

KARAKTER.CO.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang mengadakan rapat kerja (Raker) tentang Pandangan Umum terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.

Dalam kesempatan tersebut, Fraksi Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Bontang menyampaikan sembilan pandangannya. Pertama, meminta pemerintah memprioritaskan pembangunan gedung Polsek Bontang Barat.

“Sekarang meminjam punya warga, kalau gedung sendiri pelayanan keamanan di wilayah hukum di area sekitar lebih dapat ditingkatkan,” ujarnya, Ketua Fraksi PKS Kota Bontang, Suharno, Senin (18/9/2023).

Selanjutnya Fraksi PKS meminta pemerintah agar merealisasikan pembangunan masjid di Gabungan Gedung-gedung Dinas (Gadis) atau Gedung Graha Taman Praja di Bontang Lestari.

Selain itu, partai yang memiliki lambang warna oranye putih ini berharap Peraturan Walikota (Perwali) tentang BOSDA atau Bantuan Operasional Sekolah Daerah agar direvisi.

Fraksi PKS juga mendorong adanya perencanaan pengadaan Klinik Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) di lingkungan Gedung Gadis untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di lingkup pemerintah.

“Pelayanan kesehatan mesti ditingkatkan. Bisa memanfaatkan tenaga kerja sistem outsourcing,” sebutnya.

Lalu, partai yang baru saja melakukan proses pergantian antar waktu (PAW) ini pun meminta prioritas pembangunan Gedung Uji Kir dan memastikan pemanfaatannya sesuai fungsinya dengan harapan proyek itu selesai pada tahun 2023 ini.

Fraksi PKS juga mendesak pemerintah segara melakukan pengadaan lahan pemakaman umum terpadu di Bontang Barat. Lantaran tempat penguburan tersebut kian sesak, tercatat 2021 lalu lahan pemakaman tersisa 30 hingga 40 persen.

“Pemakaman di Bontang Barat semakin sempit, bahkan banyak warganya yang dimakamkan di wilayah Kutai Timur (Kutim),” ungkap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang ini.

Kemudian, Fraksi PKS meminta pemerintah juga merevisi Peraturan Daerah (Perda) tentang insentif guru swasta. Menurutnya hal tersebut bisa sebagai langkah konkret pemerintah dalam mengupayakan awal reformasi bagi tenaga pendidik.

“Sekarang kan guru honorer swasta dapat Rp1 juta, kami berharap tahun depan bisa naik,” tuturnya.

Bahkan Fraksi PKS meminta pemerintah meningkatkan pelayanan dasar wajib seperti penanganan stunting menuju 14 persen dan memastikan 100 persen bantuan untuk fakir miskin, anak terlantar, lanjut usia (lansia), dan difabel.

Terakhir, mereka mendorong pemerintah untuk merealisasikan Polder Tanjung Laut pada Tahun Anggaran 2024 sebagai upaya pengendalian banjir. Hal tersebut sesuai Rancangan Pembangunan Jangka Pendek Daerah (RPJMD) 2021-2026.

Penulis: Ira