Ketua DPRD Bontang Soroti Perbaikan Trotoar BK tidak Masuk Daftar Prioritas Penanganan Pemkot

KARAKTER.co.id – Ketua DPRD Kota Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam, menyoroti Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2024 meningkat, namun tidak mencakup alokasi untuk perbaikan trotoar di Bontang Kuala, Jalan Pierre Tendean.

Hal ini berarti perbaikan trotoar menuju Kampung Wisata yang berada di atas laut tersebut yang selama ini dinantikan masyarakat tidak dapat direalisasikan pada tahun 2025 mendatang.

Pasalnya, baik Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang maupun Pemerintah Provinsi (Pemprov) tidak mengalokasikan anggaran khusus untuk proyek perbaikan trotoar tersebut dalam waktu dekat. Masalah ini timbul karena perbaikan trotoar tidak termasuk dalam daftar prioritas penanganan saat ini.

Ia menilai, ketidaktersediaan anggaran untuk perbaikan trotoar ini menimbulkan keprihatinan di kalangan masyarakat dan pihaknya. Pihaknya berharap agar prioritas anggaran dapat dipertimbangkan kembali agar proyek-proyek infrastruktur penting, seperti perbaikan trotoar, juga mendapatkan perhatian yang layak.

Dengan demikian, harapan masyarakat Bontang khususnya penduduk Bontang Kuala dapat terwujudkan. Oleh karena itu, ia mendorong ada solusi yang dapat diambil untuk memastikan perbaikan trotoar yang dianggap vital bagi keamanan dan kenyamanan warga yang melintas.

“Trotoar Bontang Kuala juga alternatif kalau banjir rob melanda. Saya berharap pemerintah segera mengatasi persoalan ini,” ungkapnya, Kamis (8/8/2024).

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Kebersihan (PUPRK) Bontang, Edy Prabowo, menjelaskan bahwa hanya ada dua proyek yang akan menjadi prioritas pada tahun 2025, yaitu perbaikan drainase di depan Rudal dan pemangkasan turunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Taman Husada Bontang.

Pun Edy menambahkan, alokasi anggaran yang ada saat ini lebih difokuskan untuk mendukung pembangunan infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN). Sebab akan dijadikan tempat berkumpulnya para pejabat dari pusat saat Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia (RI) ke-79.

“Dua proyek tersebut adalah prioritas utama BPJN untuk 2025. Dengan anggaran yang terbatas, sebagian besar dana akan digunakan untuk proyek-proyek terkait IKN,” ujarnya.

Penulis : Rae