KARAKTER.co.id – Agus Haris, anggota DPRD Kota Bontang, baru-baru ini menyuarakan keprihatinannya mengenai tiga masalah utama yang mempengaruhi kehidupan warga kota, yaitu tingginya angka pengangguran, kemiskinan, dan masalah banjir.
Ia menegaskan bahwa solusi yang komprehensif dan tindakan cepat diperlukan untuk mengatasi tantangan ini. Menurut Haris, meskipun Indonesia telah merdeka selama 79 tahun, beberapa isu mendasar seperti pengangguran dan perlindungan sosial masih belum terselesaikan dengan baik.
“Sebagai kepala daerah, fokus utama adalah pada pengelolaan APBD yang tepat guna. Pembangunan yang mendesak saat ini adalah perlindungan sosial dan kebudayaan agar seluruh masyarakat merasa terlindungi,” ungkapnya, Sabtu (17/8/2024).
Masalah banjir di Bontang telah lama menjadi kekhawatiran masyarakat. Haris mencatat bahwa penanganan banjir belum dilakukan dengan serius. Persoalan ini perlu penanganan yang lebih intensif.
“Masyarakat membutuhkan komitmen nyata dari kepala daerah untuk merancang program kerja yang mengatasi persoalan ini secara efektif,” ucapnya.
Selain banjir, Haris menyoroti tingginya angka pengangguran yang merupakan salah satu tantangan besar. Dia menilai bahwa pengelolaan Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) saat ini yang berada di bawah pemerintah provinsi tidak efektif dalam memenuhi kebutuhan lokal.
“Pemerintah perlu mengambil alih pengelolaan BLKI untuk memastikan program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan industri di Bontang,” tegasnya.
Haris menjelaskan bahwa Bontang memiliki sekitar 50 perusahaan yang setiap tahun memerlukan tenaga kerja baru. Dengan pengelolaan BLKI di tangan pemerintah kota, program pelatihan bisa disesuaikan secara langsung dengan kebutuhan industri lokal.
“Jika pemerintah kota yang mengelola, maka kita dapat menyesuaikan pelatihan dengan kebutuhan pasar kerja yang spesifik,” ujar Haris.
Menurut Haris, salah satu solusi untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan adalah dengan menyediakan sertifikasi yang relevan untuk berbagai posisi yang memerlukan keterampilan khusus.
Dia menambahkan bahwa komunikasi yang lebih baik antara pemerintah kota dan perusahaan-perusahaan lokal akan memungkinkan penyesuaian program pelatihan yang lebih efektif.
“Kami berharap dengan pengelolaan langsung oleh pemerintah kota, kami bisa merespons kebutuhan pasar kerja dengan lebih cepat dan efisien,” kata Haris.
Penulis : Rae
Tidak ada komentar