KARAKTER.co.id, BONTANG – Ketua Komisi B DPRD Bontang, Rustam, mendorong penerapan sistem parkir elektronik di RSUD Bontang sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus menertibkan pengelolaan parkir.
Rustam menilai sistem parkir manual rawan kebocoran pendapatan. Ia menegaskan, selama pengelolaan parkir masih dilakukan secara manual, dirinya tidak akan memberikan izin operasional.
“Kalau secara manual, enggak saya izinkan. Tapi kalau mereka buka secara elektronik, itu baru mantap,” tegasnya.
Menurut Rustam, dengan sistem elektronik, semua transaksi akan tercatat dengan jelas, saldo langsung terlihat, dan potensi kehilangan pendapatan bisa ditekan.
“Kalau manual, orang parkir Rp3.000, dia bayar Rp5.000, kuponnya enggak diambil. Itu berapa yang hilang? Bisa Rp8.000 – Rp10.000,” bebernya.
Rustam juga membandingkan perilaku masyarakat di Bontang dan daerah lain. Ia menyebut masyarakat Bontang sering kali keberatan membayar parkir di daerah sendiri, tapi rela membayar saat berkunjung ke daerah lain seperti Samarinda.
“Kalau di Samarinda, masuk lorong kecil pun bayar enggak masalah. Tapi di Bontang, nyebrang 10 meter saja dipermasalahkan,” katanya sambil terkekeh.
Rustam menegaskan, rekomendasi sistem parkir elektronik ini bukan semata soal uang, tapi juga demi keberlangsungan pembangunan.
“Misi saya di Komisi B adalah pemburu PAD. Saya siap tidak populer, yang penting pembangunan jalan,” tandasnya.
Ia juga mengingatkan, biaya pembangunan area parkir di RSUD tidak sedikit.
“Kita bangun parkiran itu enggak salah Rp5 miliar atau Rp7 miliar. Wajar kalau kita tarik Rp3.000,” jelasnya.
Selain itu, Rustam menekankan bahwa RSUD Bontang tidak hanya melayani warga Bontang, tapi juga warga daerah tetangga seperti Kutai Timur dan Kutai Kartanegara.
Rustam berharap dengan penerapan parkir elektronik, pengelolaan parkir menjadi lebih profesional, pendapatan daerah meningkat, dan masyarakat perlahan mulai menerima perubahan. (Adv)
