KARAKTER.co.id, BONTANG – Anggota DPRD Bontang, Winardi, mengungkapkan kekhawatirannya terkait kebijakan pemerintah. Ia menilai kebijakan rentan tidak tepat sasaran akibat data yang tidak akurat.
Menurutnya, hingga kini Bontang belum memiliki database yang rapi dan terstruktur di berbagai sektor. Hal ini dinilai membuat pemerintah kesulitan menyusun kebijakan yang sesuai kebutuhan warga.
“Kalau datanya tidak valid, kebijakan bisa salah sasaran,” kata Awing, sapaan akrabnya, saat ditemui belum lama ini.
Politisi PDIP ini mencontohkan bantuan bagi UMKM. Menurut dia, bantuan sulit tepat sasaran jika data pelaku usaha tidak diperbarui.
“Kita tidak tahu NIB mana yang masih aktif, mana yang sudah tutup,” ujarnya.
Ia menambahkan, data NIB yang tercatat misalnya 3.000, tetapi kondisi di lapangan bisa saja berbeda jauh. Permasalahan serupa juga terjadi pada data kemiskinan.
“Data dari dinas, kementerian, dan musyawarah kelurahan tidak sama,” jelasnya.
Hal ini membuat angka kemiskinan sulit dipetakan dengan akurat. Ia juga menyoroti data stunting yang berbeda antara hasil SKI dan data milik Pemkot.
Akibatnya, Pemkot kerap meragukan data yang ada. Awing meminta Pemkot segera memperbaiki sistem pendataan.
Ia menegaskan, kebijakan harus dibuat berdasarkan riset. Dan riset harus ditopang data yang benar.
“Kebijakan tanpa data yang solid hanya akan meleset,” tuturnya.
Ia pun juga menyoroti angka pengangguran di Bontang yang dinilai sangat tinggi. Padahal, menurutnya, Bontang adalah kota kecil di Kaltim.
“Bontang malah punya pengangguran tertinggi di Kaltim,” kata Awing.
Ia menyimpulkan, semua masalah ini terjadi karena tidak adanya database yang akurat.
Karena itu, ia meminta pemerintah serius membenahi data demi kebijakan yang lebih tepat.
“Pemkot harus aktif membenahi,” pungkasnya. (Adv)
