KARAKTER.co.id, BONTANG – Fraksi PKS bersama Nasdem menyatakan menerima dan menyetujui rancangan RPJMD Kota Bontang tahun 2025–2029. Hal ini disampaikan Suharno dalam rapat kerja DPRD Kota Bontang pada 14 Juli 2025.
Suharno menyampaikan apresiasi atas penyusunan dokumen RPJMD oleh pemerintah daerah.
Menurutnya, dokumen telah disusun secara sistematis, transparan, dan partisipatif.
“RPJMD ini juga memenuhi syarat formal sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 dan Permendagri 86 Tahun 2017,” sebutnya.
Dokumen telah mencerminkan visi jangka panjang Bontang sebagai kota industri yang maju dan berkelanjutan.
Fraksi menilai struktur RPJMD lengkap, memuat visi, misi, strategi, kebijakan, indikator SMART, dan kerangka pendanaan 5 tahunan.
RPJMD ini menjadi pedoman strategis pembangunan Bontang lima tahun ke depan. Dokumen ini juga mengacu pada RPJP, RTRW, RPJPN, dan RPJMD Provinsi Kaltim.
Fraksi PKS-Nasdem mengapresiasi pembahasan RPJMD yang partisipatif.
Pemerintah telah melibatkan masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan melakukan kunjungan kerja ke instansi terkait.
“Dokumen ini dianggap mewakili aspirasi masyarakat Bontang secara luas,” ungkapnya.
Namun, Fraksi mencatat beberapa hal penting. Pertama, isu strategis seperti banjir, stunting, pengangguran, kemiskinan, dan air bersih harus diprioritaskan.
Kedua, penurunan target PAD harus ditanggapi dengan inovasi agar kemandirian fiskal meningkat.
Ketiga, proyek multiyears harus memperhatikan keuangan daerah dan legalitas lahan.
Keempat, kelompok rentan seperti penyandang disabilitas dan siswa pesisir perlu perhatian khusus.
Kelima, perlu sinergi anggaran strategis antara Pemkot dan Pemprov Kaltim, terutama di sektor pendidikan.
Keenam, tenaga pendidik paket A, B, dan C harus diberi insentif yang layak.
Ketujuh, optimalisasi PAD dari restitusi aset harus menjadi fokus.
Kedelapan, warga terdampak kebakaran harus mendapat bantuan bedah rumah.
Pemerintah harus hadir sebagai pelindung bagi warga yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana.
“Evaluasi berkala juga diperlukan agar program pembangunan tetap relevan dan adaptif,” pintahnya.
Dengan pertimbangan tersebut, Fraksi PKS bersama Nasdem menyetujui penetapan RPJMD 2025–2029 sebagai Perda.
Suharno menutup pandangannya dengan doa agar keputusan ini membawa manfaat besar bagi masyarakat Bontang. (Adv)
