KARAKTER.CO.ID, Samarinda — Wacana agar Wali Kota dan Wakil Wali Kota Samarinda hadir secara rutin dalam upacara bendera di tiap kecamatan setiap Senin memunculkan diskusi hangat antara DPRD dan Pemerintah Kota Samarinda.
Anggota DPRD Samarinda, Anhar, sebelumnya mengusulkan agar kepala daerah bisa langsung turun ke lapangan. Menurutnya, kegiatan tersebut bukan sekadar seremoni, tetapi juga menjadi ruang untuk mendengar aspirasi warga.
“Setelah upacara, pejabat bisa langsung bertemu tokoh masyarakat, media, dan OPD terkait, misalnya pendidikan atau pertanian. Jadi kita sudah tahu persoalan yang ada di sana,” kata Anhar, Rabu (10/9/2025).
Namun, Wakil Wali Kota Samarinda, Saefuddin Zuhri, menilai usulan itu perlu dipertimbangkan secara matang dari sisi efektivitas. Dengan jumlah 59 kelurahan yang ada di Samarinda, menurutnya, kunjungan rutin setiap pekan bukanlah hal yang mudah dilakukan.
“Kalau keliling 59 kelurahan, berapa tahun baru selesai? Jadi tentu perlu ada pola atau sistem, misalnya zonasi,” ujarnya usai kuliah umum di Universitas Mulawarman, Senin (15/9/2025).
Saefuddin menegaskan bahwa pemerintah kota telah memiliki struktur pemerintahan lengkap hingga tingkat kecamatan, kelurahan, bahkan Puskesmas, yang bertugas menjembatani komunikasi dengan masyarakat.
“Di kecamatan dan kelurahan kan sudah ada perwakilan kita. Kita percaya dengan orang-orang kita di lapangan,” tegasnya.
Menurutnya, kedekatan pemerintah dengan warga tidak hanya diukur dari kehadiran fisik kepala daerah. Penguatan peran aparatur di tingkat bawah juga menjadi bentuk pelayanan publik.
“Kalau semua harus ditangani langsung oleh wali kota dan wakil wali kota, itu tidak realistis. Tapi kalau ada kesempatan, tentu kita juga akan turun langsung,” tambahnya.
Meski demikian, Saefuddin tidak menutup kemungkinan untuk menghadiri kegiatan di lapangan sesuai dengan kondisi dan agenda yang ada.
“Kalau ada waktu, ya bisa saja kita hadir. Semua kembali pada situasi dan kebutuhan,” pungkasnya. (Bey)
