KARAKTER.CO.ID – Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang, Bakhtiar Wakkang bakal melakukan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) PT Energi Unggul Persada (EUP).<\/p>\n
Pasalnya, ia menemukan beberapa indikasi pelanggaran di Crude Palm Oil (CPO) milik PT EUP yang terletak di Segendis, Kelurahan Bontang Lestari. Seperti status 100 pekerja lokal yang bersifat harian. <\/p>\n
Kata dia, 100 pekerja ini diduga hanya untuk memenuhi kewajiban 75 persen tenaga kerja lokal sesuai Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Rekrutmen dan Penempatan Tenaga Kerja.<\/p>\n
Politisi Partai Demokrasi Nasional (NasDem) inipun meminta agar para pekerja harian lepas tersebut dipekerjakan sebagai karyawan PKWT.<\/p>\n
“Mereka tidak bisa membedakan antara Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT),” sebutnya saat dihubungi, Kamis, 7 Juli 2022.<\/p>\n
Selain itu, ia juga mempersoalkan lahan tanam tumbuh mangrove seluas 200 hektare yang digunakan perusahaan sebagai lokasi produksi.<\/p>\n
Pria yang akrab disapa BW ini menegaskan, mangrove merupakan tanaman yang dilindungi. Sehingga data luasan lahan mangrove dan jumlah pohon yang ditebang hingga recovery harus diperjelas serta dipertanggungjawabkan kepada publik.<\/p>\n
Jika tidak dipenuhi maka disinyalir di kawasan tersebut dikuasai secara mal administrasi dan terjadi kejahatan lingkungan. Walaupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggara Kehutanan merupakan ranah Provinsi.<\/p>\n
“Kami berasumsi, PT EUP tidak ada semacam pembuktian dengan Pemkot. Meski itu ranah Provinsi, tapi kami mau bukti mangrove yang sudah ditebang dipindahkan ke mana?,” tanyanya.<\/p>\n
Selanjutnya, jika proses pembangunan pabrik sudah clear n clean terhadap Analisis dampak lingkungan atau Amdal sudah dipenuhi, tetapi tidak bisa menunjukkan bukti pengalihan mangrove, artinya ada persyaratan lain yang tidak terpenuhi.<\/p>\n
“Kita tidak alergi dengan investasi masuk ke Bontang, tetapi baiknya sesuai regulasi. Jangan menabrak aturan yang ada,” tegasnya.<\/p>\n
Ia berharap, anggota DPRD lainnya baik dari Fraksi yang sama maupun Fraksi berbeda memiliki tujuan yang agar pansus tersebut segera terbentuk.<\/p>\n
Untuk diketahui pansus baru bisa terbentuk apabila disetujui lima anggota DPRD dari dua Fraksi yang berbeda atau dengan satu Fraksi yang utuh.<\/p>\n
Sementara dikonfirmasi terpisah, Humas PT EUP, Jayadi menyebutkan 100 pekerja harian lepas tersebut merupakan salah satu upaya pihaknya memberdayakan Sumber Daya Manusia (SDM).<\/p>\n
“Untuk pekerjaan itu sebenarnya tidak ada. Hanya saja kita ingin memberdayakan pekerja lokal, makanya kita memberikan kesempatan bekerja di sini,” ungkapnya dihubungi melalui telepon seluler, Kamis, 7 Juli 2022.<\/p>\n
Ia menegaskan, para pekerja harian lepas ini di luar daripada kewajiban memenuhi 75 persen tenaga kerja lokal sesuai Perda Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Rekrutmen dan Penempatan Tenaga Kerja.<\/p>\n
Jayadi mengaku, jumlah keseluruhan tenaga kerja lokal dibagian industri PT EUP kurang lebih 200 orang. Sebab lebih banyak menggunakan teknologi.<\/p>\n
“Industri kita bukan padat karya, 200 lebih ini rata-rata orang profesional. Operator di room control,” bebernya.<\/p>\n
Sedangkan, mengenai lahan tumbuh mangrove ia mengklaim RT\/RW lahan tersebut jelas peruntukannya untuk industri. Pemerintah telah memberi izin ke pihak perusahaan menggunakan lahan itu.<\/p>\n
“Tidak mungkin pemerintah memberikan izin kalau bermasalah. Segala persyaratan sudah kita urus di Provinsi termasuk amdalnya,” tandasnya.<\/p>\n
Kendati demikian, ia belum tahu lokasi lahan pengganti mangrove. Sebab masih melakukan koordinasi dengan pihak yang memenangkan tender. <\/p>\n
“Tinggal pengerjaannya, cuma saya tidak tahu persis lokasinya. Nanti saya tanya yang menang tender. Kita juga siap kalau ada monitoring,” tuturnya.<\/p>\n
Reporter : Rae<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
KARAKTER.CO.ID – Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang, Bakhtiar Wakkang bakal…<\/p>\n","protected":false},"author":8,"featured_media":1352,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[37,19,39,40],"tags":[],"newstopic":[],"class_list":["post-1351","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-advetorial","category-bontang","category-legislatif","category-perusahaan"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/karakter.co.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1351","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/karakter.co.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/karakter.co.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/karakter.co.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/8"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/karakter.co.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1351"}],"version-history":[{"count":5,"href":"https:\/\/karakter.co.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1351\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":4051,"href":"https:\/\/karakter.co.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1351\/revisions\/4051"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/karakter.co.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1352"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/karakter.co.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1351"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/karakter.co.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1351"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/karakter.co.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1351"},{"taxonomy":"newstopic","embeddable":true,"href":"https:\/\/karakter.co.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/newstopic?post=1351"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}