KARAKTER.CO.ID – Dua Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang kembali terjerat kasus penyalahgunaan narkoba jenis sabu. <\/p>\n
Hal tersebut pun menuai sorotan dair berbagai pihak, salah satunya Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang, Agus Haris. <\/p>\n
Ia menilai pemerintah tidak memberi efek jera terhadap pegawainya. Sehingga penggunaan obat terlarang ini terus berulang, lantaran Pemkot Bontang tidak menindak tegas pegawai yang sudah tertangkap terlebih dahulu. <\/p>\n
Politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini juga menyayangkan lemahnya pengawasan dan pembinaan pemerintah dalam kedaruratan penggunaan barang haram tersebut. <\/p>\n
“Kasus narkoba ini sudah melibatkan puluhan pegawai, tapi tidak ada tindakan tegas. Jadi mereka (pegawai) tetap nekat melakukannya”, ujarnya, Jumat (19\/5\/2023). <\/p>\n
Lebih jauh, wakil rakyat daerah pemilihan (dapil) Bontang Utara ini khawatir dengan maraknya penggunaan narkoba di lingkungan pemerintahan berdampak terhadap kepercayaan masyarakat. <\/p>\n
“Saya khawatir kepercayaan masyarakat menurun, apalagi terus berulang seperti ini”, ungkapnya. <\/p>\n
Oleh karena itu, ia meminta pemerintah memberi pengawasan tegas atau siraman rohani kepada pegawainya. Agar sebelum ingin menggunakan narkoba, para pegawai lebih dahulu tersadar jika yang dilakukan salah. <\/p>\n
Ia juga menyarankan ada pemeriksaan test urine rutin di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Taman sebagai salah satu langkah mendeteksi secara dini pemakaian obat terlarang. <\/p>\n
“Bisa dilakukan test urine seara berskala. Per bulan, 3 bulan bahkan 6 bulan sekali. Jadi dengan cepat bisa tahu mana pegawai yang memakai narkoba”, tutupnya. <\/p>\n
Reporter: Ira<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
KARAKTER.CO.ID – Dua Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang kembali terjerat…<\/p>\n","protected":false},"author":8,"featured_media":1720,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[37,19,39],"tags":[],"newstopic":[],"class_list":["post-1987","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-advetorial","category-bontang","category-legislatif"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/karakter.co.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1987","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/karakter.co.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/karakter.co.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/karakter.co.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/8"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/karakter.co.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1987"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/karakter.co.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1987\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":4169,"href":"https:\/\/karakter.co.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1987\/revisions\/4169"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/karakter.co.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1720"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/karakter.co.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1987"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/karakter.co.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1987"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/karakter.co.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1987"},{"taxonomy":"newstopic","embeddable":true,"href":"https:\/\/karakter.co.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/newstopic?post=1987"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}