KARAKTER.CO.ID – Keterlambatan gaji puluhan karyawan PT Laut Bontang Bersinar (LBB) terulang kembali. Hal ini menuai sorotan dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam. <\/p>\n
Menurutnya gaji para karyawan seharusnya tidak terlambat. Pasalnya perseroan yang bernaung di perusahaan plat merah tersebut memiliki kas yang cukup baik.<\/p>\n
Sebagai pemegang pengelolaan Pelabuhan Loktuan, Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara ini mendapat laba sebesar Rp500 juta per bulan. Jumlah itu seharusnya cukup menutupi hak para karyawannya. <\/p>\n
“Harusnya itu dibenahi. Supaya gaji karyawannya tidak nunggak terus menerus,” timpalnya. <\/p>\n
Bukan hanya itu, dari informasi yang ia terima pajak PT LBB sebagai perusahaan yang mengurus pelabuhan ini juga sudah menunggak tiga bulan. Sehingga berdampak terhadap perseroan tersebut tidak bisa melakukan penagihan. <\/p>\n
Bahkan BPJAMSOSTEK-nya pun turut menunggak sejak Juli 2023 lalu. Ia menilai persoalan-persoalan yang terjadi akan berimbas terhadap keberlangsungan PT. LBB yang berlokasi di salah satu gedung milik pemerintah.<\/p>\n
“Kasian karyawan tidak ada kepastian dalam mendapatkan hak-hak nya setiap bulan,” ujarnya, Selasa (29\/8\/2023). <\/p>\n
Terlebih menurutnya, PT LBB memiliki potensi memberi kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Taman (sebutan lain Kota Bontang) jika dikelola dengan baik. <\/p>\n
“Dengan bermodal pulpen dan kertas sudah bisa mendapat cuan yang jelas. Tapi pengelolaan keuangan seperti perusahaan pribadi imbasnya pasti ke karyawan,” tukasnya. <\/p>\n
Oleh karena itu, Ketua DPP Partai Golongan Karya (Golkar) ini meminta pemerintah memberikan perhatian serius. Agar pengelolaan menjadi lebih efisien serta mampu memberi kesejahteraan terhadap para karyawannya. <\/p>\n
Penulis: Ira<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
KARAKTER.CO.ID – Keterlambatan gaji puluhan karyawan PT Laut Bontang Bersinar (LBB) terulang kembali. Hal ini…<\/p>\n","protected":false},"author":8,"featured_media":2164,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[37,19,39],"tags":[],"newstopic":[],"class_list":["post-2163","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-advetorial","category-bontang","category-legislatif"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/karakter.co.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2163","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/karakter.co.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/karakter.co.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/karakter.co.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/8"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/karakter.co.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2163"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/karakter.co.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2163\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":4216,"href":"https:\/\/karakter.co.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2163\/revisions\/4216"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/karakter.co.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/2164"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/karakter.co.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2163"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/karakter.co.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=2163"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/karakter.co.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2163"},{"taxonomy":"newstopic","embeddable":true,"href":"https:\/\/karakter.co.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/newstopic?post=2163"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}