KARAKTER.CO.ID – Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang, Raking menegaskan lembaga legislatif dan Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang harus lebih fokus menekan angka keluarga rentan di Kota Taman (sebutan lain Kota Bontang). <\/p>\n
Oleh karena itu, pihaknya tengah menggodok Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.<\/p>\n
Terdapat 40 pasal yang akan dibahas pada Raperda Penyelenggaraan Pengembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Sementara yang sudah dibahas 29 pasal dan ditargetkan rampung pada Oktober tahun ini. <\/p>\n
“Jadi November sudah kita sahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda),” ungkapnya Senin (11\/9\/2023). <\/p>\n
Kata dia, Raperda tersebut merupakan salah satu program legislasi daerah (Prolegda) tahun ini. Tujuannya agar masyarakat tumbuh seimbang dan berkualitas. <\/p>\n
Terutama anak usia Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) yang memasuki usia remaja hingga dewasa membutuhkan bimbingan konseling. <\/p>\n
“Dari perda itu ada beberapa hal yang ingin diatur untuk kesejahteraan masyarakat, terlebih apa yang diterima anak dan remaja dari pemerintah,” tuturnya saat ditemui, <\/p>\n
Menurutnya edukasi terhadap remaja sangat penting untuk mencegah kenakalan remaja. Sehingga dibutuhkan kerja sama semua pihak, baik pemerintah dalam hal ini dinas terkait, masyarakat, dan lain-lainnya. <\/p>\n
Pun Raking menjabarkan Raperda Penyelenggaraan Pengembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga ini juga nantinya bakal mengatur perihal keluarga rentan atau keluarga yang berada di bawah rata-rata garis kemiskinan. <\/p>\n
“Bontang kan salah satu kota penyangga IKN, tentunya angka kemiskinannya harus menurun. Bahkan kalau bisa tidak ada lagi,” tutupnya. <\/p>\n
Penulis: Ira<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
KARAKTER.CO.ID – Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang, Raking menegaskan…<\/p>\n","protected":false},"author":8,"featured_media":2256,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[37,19,39,3],"tags":[],"newstopic":[],"class_list":["post-2254","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-advetorial","category-bontang","category-legislatif","category-news"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/karakter.co.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2254","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/karakter.co.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/karakter.co.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/karakter.co.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/8"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/karakter.co.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2254"}],"version-history":[{"count":6,"href":"https:\/\/karakter.co.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2254\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":4974,"href":"https:\/\/karakter.co.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2254\/revisions\/4974"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/karakter.co.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/2256"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/karakter.co.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2254"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/karakter.co.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=2254"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/karakter.co.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2254"},{"taxonomy":"newstopic","embeddable":true,"href":"https:\/\/karakter.co.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/newstopic?post=2254"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}