KARAKTER.CO.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang menggelontorkan anggaran sebesar Rp150 juta untuk pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) di Kota Taman. <\/p>\n
Akan tetapi, menurut anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang, Faisal anggaran tersebut sangat kecil jika digunakan untuk pemeliharaan jalan umum. <\/p>\n
Pasalnya jumlah LPJU Kota Taman tercatat sebanyak 4.650 LPJU. Sehingga anggaran di Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bontang ini tidak dapat menutupi biaya pemeliharaan seluruh LPJU di wilayah industri ini. <\/p>\n
Politisi usungan Partai Demokrasi Nasional (NasDem) tersebut pun meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang menambah vague anggaran yang telah dikucurkan itu, agar bisa digunakan melakukan perawatan terhadap semua titik LPJU. <\/p>\n
Ia menyarankan agar Dishub mengusulkan penambahan anggaran di tahun 2024 mendatang. Pasalnya jika ditambah maka pemeliharaan serta perawatannya bakal bisa mengcover seluruh LPJU di Bontang. <\/p>\n
“Dari informasi yang saya dengar, 1 titik pemeliharaan itu biayanya Rp 7 juta sudah masuk kabel dan listrik. Jadi harus ditambah,” ucapnya, (30\/9\/2023).<\/p>\n
Kata dia, minimnya anggaran berpengaruh terhadap pelayanan Dishub ketika ada gangguan, seperti lampu padam. Sebab tidak ada biaya pemeliharaan dan perawatan yang bisa digunakan. <\/p>\n
Sementara, Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan (Dishub) Bontang, Muhammad Nur menuturkan dalam kurun waktu satu tahun, terdapat 3.500 bola lampu yang harus dipelihara. Sedangkan anggaran terbatas. <\/p>\n
“Ada juga yang usia 5 tahun perlu pemeliharaan, tapi tidak ada biaya. Jadi kalau ada kerusakan kita hanya perbaiki yang di jalan protokol,” tutupnya. <\/p>\n
Penulis: Ira<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
KARAKTER.CO.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang menggelontorkan anggaran sebesar Rp150 juta untuk pemeliharaan Lampu Penerangan…<\/p>\n","protected":false},"author":8,"featured_media":2317,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[37,19,39,3],"tags":[],"newstopic":[],"class_list":["post-2316","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-advetorial","category-bontang","category-legislatif","category-news"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/karakter.co.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2316","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/karakter.co.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/karakter.co.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/karakter.co.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/8"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/karakter.co.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2316"}],"version-history":[{"count":6,"href":"https:\/\/karakter.co.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2316\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":4991,"href":"https:\/\/karakter.co.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2316\/revisions\/4991"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/karakter.co.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/2317"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/karakter.co.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2316"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/karakter.co.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=2316"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/karakter.co.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2316"},{"taxonomy":"newstopic","embeddable":true,"href":"https:\/\/karakter.co.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/newstopic?post=2316"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}