{"id":5478,"date":"2025-06-23T07:05:20","date_gmt":"2025-06-23T07:05:20","guid":{"rendered":"https:\/\/karakter.co.id\/?p=5478"},"modified":"2025-08-22T06:30:31","modified_gmt":"2025-08-22T06:30:31","slug":"fraksi-pkb-soroti-temuan-bpk-setujui-raperda-lp2apbd-2024-dengan-catatan","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/karakter.co.id\/index.php\/2025\/06\/23\/fraksi-pkb-soroti-temuan-bpk-setujui-raperda-lp2apbd-2024-dengan-catatan\/","title":{"rendered":"Fraksi PKB Soroti Temuan BPK, Setujui Raperda LP2APBD 2024 dengan Catatan!"},"content":{"rendered":"

KARAKTER.co.id,<\/strong> BONTANG<\/strong> – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kota Bontang menyampaikan pandangan atas Raperda Laporan Pertanggungjawaban APBD (LP2APBD) Tahun Anggaran 2024.<\/p>\n

Pandangan ini dibacakan Ketua Badan Anggaran DPRD Bontang, Rustam, dalam rapat paripurna.<\/p>\n

Fraksi PKB memberikan perhatian serius pada temuan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2024.<\/p>\n

Temuan ini tercantum dalam surat BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur Nomor 108\/S\/XIX.SMD\/05\/2025.<\/p>\n

Fraksi PKB menyoroti persoalan pengelolaan pajak hotel dan pajak air tanah. Mekanisme pemungutan kedua pajak ini dinilai belum optimal.<\/p>\n

Terutama pada pajak air tanah, belum ada kepastian hukum terkait formula dan dasar perhitungannya.<\/p>\n

Hal ini sangat berisiko menyebabkan kebocoran penerimaan daerah.<\/p>\n

Ada potensi besar kehilangan PAD akibat lemahnya regulasi dan pengawasan sektor strategis.<\/p>\n

Fraksi PKB menilai reformasi tata kelola perpajakan daerah menjadi kebutuhan mendesak.<\/p>\n

Reformasi harus mencakup regulasi, kelembagaan, dan sistem pelaporan berbasis digital.<\/p>\n

Hal ini juga dibenarkan Muhammad Yusuf, Wakil Ketua Fraksi PKB. Ia mengatakan apa yang dibacakan Ketua Banggar adalah rekomendasi dari Fraksi PKB.<\/p>\n

Di mana dalam catatanya juga menyoroti kelebihan pembayaran honorarium kepada penanggung jawab pengelola keuangan.<\/p>\n

Honorarium diberikan melebihi ketentuan yang berlaku. Temuan ini menunjukkan lemahnya pengendalian administrasi internal pemerintah daerah.<\/p>\n

“Fraksi PKB menegaskan pentingnya koreksi internal,” katanya usai paripurna.<\/p>\n

Kelebihan pembayaran harus segera dikembalikan ke kas daerah.<\/p>\n

Fraksi PKB juga menyoroti temuan kekurangan volume pada sejumlah proyek fisik.<\/p>\n

“Temuan terjadi pada proyek jalan, irigasi, dan jaringan,” ungkapnya.<\/p>\n

Volume pekerjaan tidak sesuai kontrak, tetapi pembayaran tetap dilakukan penuh. Hal ini dinilai sebagai indikasi inefisiensi anggaran. Bahkan berpotensi merugikan keuangan negara.<\/p>\n

Fraksi PKB menilai lemahnya pengawasan teknis menjadi penyebab utama. Pemerintah harus meninjau kembali mekanisme evaluasi. Sanksi kepada rekanan yang tidak memenuhi standar juga perlu diperketat.<\/p>\n

Fraksi PKB turut menyoroti penatausahaan barang bantuan untuk masyarakat. Banyak barang bantuan tidak tercatat dan tidak ditatausahakan secara tertib. Barang dari belanja jasa langsung disalurkan tanpa prosedur administrasi yang jelas.<\/p>\n

Fraksi PKB mengingatkan praktik ini berpotensi menimbulkan maladministrasi. Tidak tercatatnya barang sebagai aset daerah juga menyulitkan proses audit.<\/p>\n

Fraksi PKB menegaskan pentingnya akuntabilitas dalam distribusi bantuan.<\/p>\n

Berdasarkan temuan dan catatan tersebut, Fraksi PKB menyatakan sikap resmi untuk menerima dan menyetujui Raperda LP2APBD 2024.<\/p>\n

Fraksi mendukung Raperda ini disahkan menjadi Peraturan Daerah, dengan catatan perlunya perbaikan serius. (Adv)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

KARAKTER.co.id, BONTANG – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kota Bontang menyampaikan pandangan atas Raperda…<\/p>\n","protected":false},"author":8,"featured_media":14339,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[37,39],"tags":[],"newstopic":[],"class_list":["post-5478","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-advetorial","category-legislatif"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/karakter.co.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5478","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/karakter.co.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/karakter.co.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/karakter.co.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/8"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/karakter.co.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=5478"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/karakter.co.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5478\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":14430,"href":"https:\/\/karakter.co.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5478\/revisions\/14430"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/karakter.co.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/14339"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/karakter.co.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=5478"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/karakter.co.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=5478"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/karakter.co.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=5478"},{"taxonomy":"newstopic","embeddable":true,"href":"https:\/\/karakter.co.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/newstopic?post=5478"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}