KARAKTER.co, BONTANG – Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Bontang, Winardi, menyoroti rendahnya serapan anggaran.
Di mana Pemkot yang hingga memasuki semester kedua 2025 baru mencapai di bawah 40 persen, bahkan ada yang masih 10 persen.
Politisi PDIP itu menyebut, salah satu penyebabnya adalah dampak dari Instruksi Presiden (Inpres) terbaru yang mendorong efisiensi anggaran hingga 20% dan pergeseran program ke Asta Cita.
“Serapan anggaran rendah itu prestasi pertama, tapi harus dipahami, pemerintah harus bongkar lagi sesuai Inpres. Ini butuh waktu,” katanya, Senin 26 Mei 2025 kemarin.
Ia juga mengingatkan bahwa dalam masa transisi pemerintahan, penyesuaian kebijakan dari pusat kerap menjadi faktor penghambat serapan.
Namun, ia menegaskan pentingnya pemerintah daerah untuk segera menyelesaikan kajian teknis dan perencanaan, terutama untuk proyek strategis seperti program SDGs dan penanganan banjir, agar bisa dieksekusi pada 2026.
“Kajian teknis, DED, sistem pemotongan anggaran harus dirampungkan. Kalau tidak, multi-years project itu tidak bisa jalan,” tegasnya.
Winardi menekankan bahwa proyek strategis seperti pembangunan akses jalan di Bontang Kuala, yang menjadi salah satu solusi persoalan banjir, harus menjadi prioritas utama.
Namun, ia juga mengingatkan agar perencanaan anggaran tetap mengikuti aturan mandatory spending minimal 20% untuk pendidikan, 5% untuk kesehatan, dan 40% untuk infrastruktur dari total APBD.
“Pemkot harus jeli dalam perencanaan anggran sehingga proyek prioritas dapat diselsaikan,” pungkasnya. (Adv)
