KARAKTER.co.id, BONTANG – Wakil Ketua Komisi C DPRD Bontang, Muhammad Sahib, mengusulkan agar Pemerintah Kota Bontang menerapkan tes urine secara berkala bagi seluruh aparatur di organisasi perangkat daerah (OPD). Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika di lingkungan pemerintahan.
Menurut Sahib, pengawasan terhadap aparatur tidak seharusnya dilakukan hanya ketika muncul kasus. Pemeriksaan rutin justru menjadi langkah preventif yang dapat mendeteksi potensi penyalahgunaan sejak dini sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah.
Ia menilai Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bontang menjadi salah satu instansi yang perlu segera melakukan pemeriksaan menyusul kasus narkoba yang melibatkan seorang tenaga honorer beberapa waktu lalu.
“Tes urine sebaiknya dijadikan agenda berkala, bukan hanya dilakukan setelah ada kejadian. Dengan begitu, kondisi setiap instansi bisa dipantau secara berkesinambungan,” ujar Sahib, Selasa (4/8/2026).
Politikus Partai NasDem itu menegaskan pemeriksaan harus menyasar seluruh pegawai, baik aparatur sipil negara (ASN) maupun tenaga non-ASN, sehingga tidak ada perlakuan berbeda dalam upaya menciptakan lingkungan kerja yang bersih dari narkoba.
Ia juga mendorong agar pelaksanaan tes urine bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) sehingga hasil pemeriksaan memiliki kredibilitas dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Kalau semua pegawai ikut diperiksa, itu menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjaga disiplin sekaligus mencegah penyalahgunaan narkotika di lingkungan kerja,” katanya.
Sahib menilai peredaran narkoba di Bontang telah menjadi persoalan yang membutuhkan perhatian bersama. Karena itu, ia meminta setiap kepala OPD memperkuat pengawasan internal dan menjadikan upaya pencegahan sebagai prioritas, bukan sekadar respons setelah muncul kasus.
“Pencegahan harus menjadi langkah utama. Jika pengawasan dilakukan secara konsisten, potensi penyalahgunaan narkoba bisa ditekan sejak awal,” pungkasnya. (Adv)
