KARAKTER.co.id, BONTANG – Anggota DPRD Bontang Saeful Rizal angkat suara.
Ia menyoroti penahanan ijazah yang dilakukan sekolah swasta.
Menurutnya, tindakan itu melanggar aturan dan ijazah adalah hak siswa, serta dilindungi konstitusi.
Politisi PKS itu, meminta semua pihak bijak menyikapi. Sekolah swasta punya kendala operasional. Mereka hanya bergantung pada iuran siswa. Jika ada tunggakan, operasional bisa terganggu. Tapi Penahanan Tetap Salah
Meski begitu, menahan ijazah bukan solusi.
Langkah itu tetap tidak dibenarkan. Rizal menilai penyelesaian harus humanis.
“Seharusnya ada dialog jadi kunci utama,” katanya, Senin (16/6/2025).
Ia dorong wali murid lebih proaktif. Bangun komunikasi dengan pihak sekolah untuk cari solusi bersama.
Jika benar-benar tak mampu bayar SPP, orang tua diminta ajukan bantuan.
Ke Baznas, Lazis, atau lembaga zakat lainnya.
“Komunikasi dulu dengan baik, pasti ada solusinya,” jelasnya.
Terpisah, Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris juga bersikap tegas. Ia larang keras sekolah menahan ijazah, Tunggakan bukan alasan sah.
Ketua Gerindra Bontang itu memberikan waktu satu bulan. Sekolah wajib serahkan ijazah siswa. Jika tidak, Pemkot akan bertindak.
Tim gabungan akan dibentuk. Terdiri dari Disdikbud, Inspektorat, dan Satpol PP. Akan turun langsung ke sekolah. “Sudah ada tim khusus,” katanya.
Sekolah yang masih menahan ijazah akan disambangi. Agus Haris beri waktu sepekan. Jika tak juga diserahkan, akan ada tindakan.
“Sekolah harus serahkan sukarela, jangan ditahan, karna soal lain kalau ditahan,” pungkasnya. (Adv)
