KARAKTER.CO.ID – Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang, Rustam menyayangkan anggaran di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang digelontorkan tidak terserap secara maksimal.
Menurutnya, realisasi anggaran yang sudah digelontorkan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah berjalan kurang lebih selama 6 bulan ini, semestinya sudah mencapai angka 35 persen ke atas.
Akan tetapi berdasarkan laporan realisasi anggaran SKPD per 31 Juni 2022, baru terserap 29,87 persen. Terlalu kecil dari estimasi yang sudah ditentukan
“Rata-rata tahun lalu, 2021 di atas 30 persen,” ujarnya usai rapat di Gedung Sekertariat DPRD Kota Bontang, Selasa (12/7/2022).
Kata Politisi Partai Golongan Karya (Golkar) ini, total anggaran yang diberikan kepada 31 OPD di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang yakni sebesar Rp1,39 Triliun. Namun, baru digunakan senilai Rp416 Miliar.
“Masih tersisa Rp977 Miliar belum dipakai,” ucapnya.
Kendati demikian, terdapat dua OPD yang paling ia soroti. Yaitu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Dinas Perkimtan).
Pasalnya, Dinas PUPR baru menyerap anggaran 7,36 persen atau sekitar Rp12,7 Miliar. Sedangkan, Perkimtan sebanyak 19,29 persen atau Rp7,9 miliar.
“Mungkin kegiatannya sudah berjalan, tetapi tidak ditagih. Jadi anggarannya tetap besar,” sebutnya.
Ia menegaskan, realisasi anggaran tidak dilihat berdasarkan persentase pekerja, namun berdasarkan persentase pencairan penggunaan anggaran.
Ia meminta agar para OPD di wilayah Pemkot Bontang segera memaksimalkan anggaran yang telah diberikan tersebut.
Reporter : Rae
