DPRD Bontang Gelar Rapat Pembahasan Kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN)

KARAKTER.CO.ID – Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kota Bontang menggelar rapat pembahasan terkait kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintahan Kota Bontang, Kalimantan Timur.

Wakil Ketua DPRD Bontang Agus Haris mengatakan, rapat terkait kesejahteraan ASN ini meliputi upaya Tambahan Perbaikan Penghasilan (TPP) untuk aparatur sipil negara (ASN) dan penambahan uang transportasi untuk non-ASN (Tenaga Kontrak Daerah/TKD).

Upaya penambahan anggaran untuk TPP ASN dan TKD ini dijelaskan AH sapaan akrabnya, didasari atas beberapa pertimbangan diantaranya, memperhatikan kondisi kerja, beban tugas, kelangkaan profesi, golongan dan prestasi kerja.

“Jadi memang ada beberapa pertimbangan berkaitan dengan objektivitas kerja dan kinerja yang harus dibahas bersama untuk penambahan gaji para ASN dan TKD ini,” ujarnya dalam rapat bersama komisi I dan II juga aparat Pemkot Bontang, Senin (31/10/2022).

Politisi Partai Gerindra ini pun sepakat dengan rencana penambahan anggaran tersebut yang diharapkan dapat meningkatkan etos kerja para ASN dan TKD tersebut. Ia pun meminta terkait rencana ini dilakukan kajian terlebih dahulu, sebelum pembahasan lebih lanjut.

“Kita minta dulu ini analisis dan dikaji. Prinsipnya kita setuju kalau ini sebagai upaya untuk meningkatkan etos kerja, selanjutnya kami lihat nanti kemampuan anggaran,” tandasnya.

Diketahui, pemberian penambahan TPP sesuai dengan Pasal 58 Peraturan Pemerintah (PP) No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana Pemerintah Daerah (Pemda) dapat memberikan TPP dengan memperhatikan keuangan daerah dan persetujuan DPRD.

Jika belum ada PP, kepala daerah dapat memberikan TPP berdasarkan persetujuan menteri setelah memperoleh pertimbangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan.

Selain itu TPP juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2022, di mana besaran satuan biaya TPP memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas. Karena itu, DPRD bontang berniat untuk menaikkan TPP untuk ASN dan penambahan uang transportasi untuk non-ASN, (dilansir dari timesindonesia.co.id). (SY)