KARAKTER.co.id – Ketua Komisi III DPRD Kota Bontang, Amir Tosina, menyampaikan kritik terhadap klaim Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang terkait penanganan banjir yang dinyatakan telah teratasi hingga 60-70 persen.
Ia menilai, klaim ini tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Amir menyoroti kurangnya keterlibatan langsung wali kota dalam memantau situasi banjir, yang menyebabkan ketidakpastian apakah laporan yang diterima sesuai dengan kenyataan.
Amir Tosina menilai bahwa masyarakat Bontang berhak mengetahui kondisi sebenarnya. Pasalnya, meski pemerintah kota mengklaim adanya penurunan intensitas banjir, kenyataannya masih terdapat wilayah-wilayah di Bontang yang terdampak banjir cukup parah.
Dalam keterangannya, Amir mengakui bahwa tanggung jawab wali kota sangat besar dalam menangani masalah ini. Ia menekankan pentingnya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi tantangan banjir.
“Tidak cukup hanya dengan klaim kalau masalah sudah teratasi. Kita harus melihat realitas di lapangan. Pemerintah dan masyarakat harus bersama-sama memastikan bahwa tindakan yang diambil benar-benar efektif,” ujarnya, Jumat (2/8/2024).
Amir Tosina juga menyoroti pentingnya transparansi dalam penyampaian hasil prediksi dan kajian tim penanganan banjir kepada masyarakat.
“Wali kota memang berhak menyampaikan laporan berdasarkan kajian tim. Namun, jika kondisi banjir masih berlanjut, perlu ada tindakan nyata dari wali kota untuk turun langsung memeriksa kondisi di lapangan. Ini penting untuk memastikan bahwa tindakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan,” jelasnya.
Amir berharap wali kota Bontang lebih aktif dalam menangani masalah ini. Dengan terjun langsung ke lapangan, diharapkan pemerintah kota dapat melihat secara langsung masalah yang ada dan mengambil langkah yang lebih tepat dan efektif untuk mengatasi banjir di Bontang.
Penulis : Rae
Tidak ada komentar