KARAKTER.CO.ID – Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang bersama Himpunan Bank Milik Negara yang diagendakan Senin, 4 Juli 2022 batal dilaksanakan.
Ketua Komisi II DPRD Kota Bontang, Rustam membeberkan alasan pembatalan agenda yang bakal membahas tentang penempata dana pemerintah daerah tersebut, lantaran salah satu pihak bank yang diundang tidak menghadiri rapat.
“Jadi kita jadwalkan ulang lagi,” ucapnya saaf dikonfirmasi melaluo telepon seluler, Selasa, 5 Juli 2022.
Politikus Partai Golongan Karya (Golkar) itu menegaskan, pertemuan pihaknya dengan himpunan bank ini penting. Pasalnya untuk menghidupkan ekonomi daerah ataupun nasional.
“Bukan hanya itu, kita juga ingin berdiskusi tentang rencana pemerintah dalam membuat Peraturan Daerah (Perda) Corporate Social Responsibility (CSR) dan peningkatan Usaha, Mikro, Kecil, Menengah (UMKM),” ungkapnya.
Terlebih, pada 2020 pemerintah pusat sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70/PMK.05/2020 memberi kebebasan pada setiap bank konvensional dan pemerintah bekerjasama menyelesaikan pemulihan ekonomi nasional (PEN).
Lebih jauh, Rustam berharap pihak bank konsisten berdiskusi dengan lembaga legislatif, menuju perekonomian yang lebih baik.
“Banyak yang mau dibahas, apalagi keuangan daerah,” tututpnya.
Sebagai informasi, Himpunan Bank Milik Negara diantaranya Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI, dan Bank BTN.
Reporter : Rae
