KARAKTER.co.id, BONTANG – Wajah perencanaan pembangunan di Kota Bontang tengah menghadapi tantangan baru.
Keterbatasan anggaran memaksa para pemangku kepentingan untuk mulai berpikir ulang terkait pola pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang selama ini menjadi forum penting penjaringan aspirasi warga.
Salah satu pandangan kritis datang dari anggota DPRD Bontang, Muhamad Sahib. Ia menilai, format Musrenbang saat ini perlu disederhanakan agar lebih efektif dan tepat sasaran.
“Bukan meniadakan Musrenbang,” katanya dengan tegas.
“Tapi sistemnya perlu diperbaiki. Cukup undang perwakilan tokoh masyarakat saja,” sambungnya saat ditemui usai rapat dengan Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Baperinda), Senin (7/7/2025).
Menurutnya, menghadirkan terlalu banyak warga dalam satu forum Musrenbang justru berpotensi menimbulkan tumpang tindih aspirasi. Beragamnya masukan yang tidak terarah dapat membuat hasil musyawarah kehilangan fokus dan sulit diimplementasikan.
Sahib menekankan pentingnya selektivitas dalam menentukan peserta Musrenbang. Ia mendorong agar proses penjaringan aspirasi melibatkan figur-figur yang benar-benar memahami kebutuhan dan dinamika lokal, seperti ketua RT, tokoh adat, atau tokoh masyarakat setempat yang memiliki kedekatan langsung dengan warganya.
Pendekatan ini, menurutnya, tidak hanya akan menghemat biaya pelaksanaan, tetapi juga mempercepat proses pengambilan keputusan. Dengan peserta yang lebih sedikit namun berkualitas, aspirasi yang dihasilkan diharapkan lebih terfokus dan realistis untuk dimasukkan dalam rencana pembangunan daerah.
“Saya hanya menyarankan agar Musrembang kedepanya, cukup undang perwakilan saja,” pungkasnya.
Usulan ini menjadi salah satu bahan evaluasi penting di tengah upaya Pemkot Bontang mencari format Musrenbang yang lebih efisien, transparan, dan mampu menjawab tantangan keterbatasan anggaran pembangunan kota. (Adv)
