KARAKTER.CO.ID – Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Bontang menggelar konsultasi publik terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang penanggulangan kemiskinan.
Konsultasi publik itu dihadiri oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkot Bontang, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, perguruan tinggi di Bontang dan lain-lain.
Diketahui, Raperda penanggulangan kemiskinan ini merupakan program inisiatif Komisi I DPRD Bontang yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan perlindungan kepada masyarakat miskin di Kota Bontang.
“Upaya penanggulangan kemiskinan ini memerlukan langkah pendekatan yang sistematik, terpadu, partisipatif dan menyeluruh agar berdaya guna dan berhasil memenuhi hak dasar masyarakat,” ujar Anggota Komisi I DPRD Bontang Raking saat rapat di ruang Paripurna DPRD Bontang, Selasa (8/11/2022).
Selain itu, menurut Raking upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Bontang ini memerlukan dukungan semua pihak selaku multi pemangku kepentingan, sehingga perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi bisa menyeluruh dilakukan.
“Untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan upaya penanggulangan kemiskinan di Kota Bontang perlu diatur,” timplanya.
Untuk jumlah BAB dalam Raperda Penanggulangan Kemiskinan ini sebanyak 13 BAB dan 35 pasal.
Sementara, untuk program penanggulangan kemiskinan ini melibatkan, pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat.
“Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi,” terangnya.
Adapun, Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) adalah rencana pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan untuk periode 5 tahun.
“Kalau untuk rencana aksi atau rencana kerja itu per 1 tahunan,” tandasnya. (SY)
