AH Dorong Pemkot Sulap Waduk Kanaan Jadi Pengendali Banjir

KARAKTER.co.id – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang, Agus Haris mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang memanfaatkan Waduk Kanaan menjadi penampungan banjir.

Menurutnya, lahan pemerintah yang terletak di Kelurahan Kanaan ini dapat menjadi salah satu alternatif pengendalian banjir. Terlebih ukurannya terbilang cukup luas, mencapai 12 hektare.

Pengoptimalan kolam tersebut nantinya bertujuan untuk mereduksi dari hulu sebelum masuk ke wilayah yang dikelilingi lautan ini. Dengan begitu Danau Kanaan berfungsi dengan maksimal.

“Saya kira bisa jadi pintu kontrol masuknya air. Jadi banjir karena hujan ataupun kiriman sudah tidak terlalu banyak yang mengalir ke pemukiman,” sebutnya.

Kata dia, meski pemerintah gencar melakukan normalisasi sungai, pelebaran drainase, dan pembangunan peningkatan turap. Namun banjir yang selama ini menjadi momok masyarakat belum bisa diurai, sebab itu diperlukan keseriusan dalam menangani persoalan yang acap kali merendam Bontang.

Ia menilai, persoalan banjir kiriman dari hulu sungai sebenarnya dapat teratasi melalui Waduk Kanaan. Air yang mengalir dari hulu lebih dulu ditampung di bendungan tersebut saat debit air tinggi.

Oleh karena itu, pengerukan dan pendalaman Bendungan Kanaan merupakan upaya yang bisa dilakukan pemerintah. Kendati demikian, ia bilang penanganannya bisa dilakukan secara bertahap.

“Bertahap saja. 10 hektare dijadikan waduk dan dikeruk supaya saya tampungnya lebih banyak, 2 hektarnya jadikan akses jalan,” usulnya.

Diketahui baru-baru ini banjir kembali merendam Kota Bontang saat curah hujan cukup tinggi, tepatnya pada Kamis 18/7 hingga Jumat 19/7 mengakibatkan banjir besar di sejumlah titik.

Penyebab banjir mayoritas diakibatkan air sungai di Bontang meluap. Selain merendam pemukiman warga, pun akses jalan ikut tertutup dampak tingginya banjir yang melanda.

Penulis : Rae

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

.read_related { display: none !important; } .bio_author { display: none !important; } .bio_avatar { display: none !important; } .bio_author { display: none !important; } .beritaxx_related { display: none !important; } .beritaxx_commentform { display: none !important; } .copyright { display: none !important; } .area_footer_menu taxx_clear { display: none !important; } .after_title { display: inline !important; font-size: 14px !important; } .secondary_content { display: none !important; } .beritaxx_commentform { display: none !important; } .copyright { display: none !important; } .footer { display: none !important; } .taxxfooter { display: none !important; } .have_comment { display: none !important; }