KARAKTER.co.id, BONTANG – Fraksi PAN dan Partai Gelora menyampaikan pandangan umum terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Bontang Tahun Anggaran 2024 dalam rapat paripurna DPRD Bontang.
Penyampaian tersebut dibacakan oleh Arfian Arsyad dari Fraksi Partai Gelora.
Ia memulai penyampaian dengan mengapresiasi kinerja Pemkot Bontang yang dinilai menunjukkan indikator positif dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik.
Fraksi menilai bahwa laporan yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai PP Nomor 71 Tahun 2010 sudah mengikuti aturan yang berlaku. “Kami apresiasi, namun perlu sejumlah catatan yang harus dipenuhi Pemkot,” katanya, saat rapat paripurna pada Selasa (10/6/2025).
Namun demikian, sejumlah catatan penting tetap disampaikan, terutama terkait efektivitas dan dampak langsung dari realisasi anggaran terhadap masyarakat.
Dalam aspek pendapatan daerah, realisasi tahun 2024 tercatat sebesar Rp2,815 triliun, melampaui target sebesar Rp2,787 triliun atau 101,33 persen capaian.
Fraksi menilai capaian ini patut diapresiasi sebagai bentuk peningkatan kinerja Pemkot dalam mengelola pendapatan.
Namun mereka menilai target yang ditetapkan sebelumnya terlalu rendah sehingga melampaui target bukan berarti optimal.
Rincian pendapatan menunjukkan PAD sebesar Rp329,6 miliar, dengan pendapatan pajak mencapai Rp296,2 miliar atau 111,25 persen dari target.
Fraksi menilai bahwa sumber-sumber PAD di luar pajak belum tergarap maksimal dan perlu eksplorasi lebih lanjut.
Pendapatan transfer mencapai Rp2,49 triliun dari target Rp2,45 triliun atau sekitar 98,23 persen. Sementara pendapatan lainnya yang sah mencapai Rp75,5 miliar, jauh melampaui target Rp28,7 miliar atau 262,48 persen.
Peningkatan ini menunjukkan potensi yang belum tergarap maksimal pada awal perencanaan.
Menurut Fraksi PAN dan Gelora, hal ini menunjukkan perlunya evaluasi dalam menyusun target yang lebih realistis dan ambisius ke depan.
Terkait belanja daerah, anggaran belanja 2024 setelah perubahan tercatat sebesar Rp3,36 triliun. Sementara realisasi belanja mencapai Rp3,11 triliun atau 92,74 persen dari anggaran yang tersedia.
Meski serapan cukup tinggi, fraksi mempertanyakan seberapa besar anggaran tersebut berdampak langsung ke masyarakat. “Masih adanya belanja langsung di masyarakat yang tidak tersampaikan secara maksimal,” jelasnya.
Mereka menilai bahwa keberhasilan anggaran tidak hanya diukur dari presentase realisasi, tapi dari hasil atau output yang dirasakan publik.
Mereka mempertanyakan, apakah anggaran yang sudah terserap berdampak pada peningkatan kualitas layanan kesehatan, pendidikan, penanggulangan kemiskinan, dan penyediaan lapangan kerja. “Pentingnya orientasi anggaran ke arah prioritas masyarakat, bukan sekadar angka penyerapan,” pungkasnya. (Adv)
