KARAKTER.co.id, BONTANG – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kota Bontang menyatakan menerima Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPMJD) 2025–2029 untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah.
Namun, PKB menekankan bahwa penerimaan tersebut disertai dengan lima catatan penting yang harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
Hal itu disampaikan langsung oleh Junaedi, anggota DPRD Bontang dari Fraksi PKB, dalam rapat penyampaian pandangan fraksi yang digelar di Rumah Jabatan Wali Kota Bontang, Senin (14/7/2025).
“Fraksi PKB mendorong agar program dan kegiatan dalam RPMJD benar-benar mengakomodasi isu-isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat luas,” tegas Junaedi.
Soroti Isu Banjir hingga Pendidikan di Pesisir
Catatan pertama Fraksi PKB, kata Junaedi, adalah penguatan isu strategis daerah. Beberapa isu yang dianggap perlu mendapat prioritas antara lain penanganan banjir, keluhan lingkungan, pencegahan stunting, serta pengurangan angka pengangguran dan kemiskinan.
“Kami juga menyoroti pentingnya peningkatan akses terhadap lahan bersih dan sanitasi, serta ketersediaan fasilitas pendidikan, termasuk pendidikan akuntansi, khususnya bagi siswa di wilayah pesisir seperti Busung, Selangan, dan Tihi-tihi,” ujarnya.
Kritik Kemandirian Fiskal dan Optimalisasi PAD
Dalam catatan kedua, Fraksi PKB menyoroti proyeksi penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Junaedi, hal itu menjadi tanda rendahnya tingkat kemandirian fiskal Kota Bontang.
“Kami mendorong pemerintah untuk menghapus kebijakan pajak yang tidak produktif, mengefektifkan pungutan atas pemanfaatan aset daerah, dan memberikan dukungan nyata kepada UMKM, koperasi, termasuk koperasi pesantren, serta ekonomi kreatif berbasis komunitas,” jelasnya.
Wanti-wanti Soal MODIUS dan Legalitas Lahan
Fraksi PKB juga menyoroti pelaksanaan proyek pembangunan dengan skema MODIUS. Junaedi menekankan pentingnya kehati-hatian agar pembangunan tidak mangkrak akibat ketidaksesuaian dengan kemampuan keuangan daerah.
“Selain itu, legalitas dan status lahan harus benar-benar clear and clean. Ini penting untuk mencegah konflik hukum di masa depan,” ujarnya tegas.
Dorong Layanan Inklusif bagi Kelompok Rentan
Catatan keempat Fraksi PKB adalah perhatian terhadap kelompok rentan. Junaedi menekankan perlunya penyediaan layanan khusus bagi penyandang disabilitas dan ODGJ di fasilitas kesehatan milik pemerintah, serta perlindungan bagi perempuan dan anak.
“Termasuk juga insentif bagi para pendidik nonformal, terutama yang mengajar Paket A, B, dan C. Mereka ini garda terdepan dalam memastikan pendidikan merata,” imbuhnya.
Perkuat Sinergi Antar Pemerintah
Catatan kelima menyangkut perlunya koordinasi yang lebih kuat antara pemerintah kota dan provinsi, terutama dalam pengembangan sektor strategis seperti perikanan dan pengolahan hasil laut.
“Kami mendorong Pemkot Bontang agar aktif menjalin sinergi lintas sektor, termasuk untuk mengakses bantuan keuangan dari pemerintah provinsi,” tutur Junaedi.
RPMJD Harus Wujudkan Keadilan Sosial
Menutup pandangannya, Junaedi menegaskan bahwa RPMJD bukan sekadar dokumen perencanaan teknokratis.
“Ini adalah cita-cita kolektif untuk mewujudkan keadilan sosial, sebagaimana amanat kemerdekaan,” pungkasnya. (Adv)
