KARAKTER.co.id, BONTANG – Pemerintah Kota Bontang memperkuat langkah percepatan penurunan stunting melalui Rapat Persiapan Operasi Timbang Lintas Sektor yang digelar di Gedung Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif (Dispoparekraf), Jumat (5/6/2026).
Rapat tersebut dihadiri Wakil Wali Kota Bontang Agus Haris, organisasi perangkat daerah (OPD), camat, lurah, kepala puskesmas, Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), hingga perwakilan perusahaan yang terlibat melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
Dalam kesempatan itu, Agus Haris menegaskan bahwa upaya menekan angka stunting tidak dapat dibebankan hanya kepada sektor kesehatan.
Menurutnya, diperlukan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan agar penanganan stunting berjalan efektif dan tepat sasaran.
“Penanganan stunting tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Semua pihak harus bergerak bersama agar target penurunan stunting Kota Bontang dapat tercapai,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor yang didukung data akurat sebagai dasar dalam menentukan intervensi terhadap kelompok sasaran.
Pemerintah, fasilitas kesehatan, perusahaan, hingga masyarakat diharapkan memiliki peran aktif dalam mendukung program tersebut.
Berdasarkan hasil rekonsiliasi data per Mei 2026, terdapat sejumlah kelompok yang menjadi sasaran percepatan penurunan stunting di Kota Bontang.
Di antaranya 939 ibu hamil, 487 ibu nifas, 3.493 baduta, 6.357 balita, 1.508 balita stunting, 6.482 remaja putri, 313 calon pengantin, serta 6.770 keluarga berisiko stunting.
Dari tiga kecamatan yang ada, Bontang Utara tercatat sebagai wilayah dengan jumlah keluarga berisiko stunting tertinggi, yakni mencapai 3.517 keluarga. Kondisi tersebut menjadikan wilayah tersebut sebagai salah satu fokus utama intervensi pemerintah.
Sebagai tindak lanjut dari rapat tersebut, Pemkot Bontang akan melaksanakan operasi timbang serentak pada 9 hingga 13 Juni 2026. Kegiatan itu bertujuan memperoleh data terbaru dan lebih akurat mengenai kondisi balita di Kota Bontang.
Data hasil operasi timbang nantinya akan digunakan sebagai dasar penyusunan program intervensi yang lebih tepat sasaran, baik dari sisi pemenuhan gizi, layanan kesehatan, maupun pendampingan keluarga.
Selain itu, pemerintah juga mendorong dukungan dari DPRD dan sektor swasta melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau CSR. Dukungan tersebut diarahkan untuk memenuhi sejumlah kebutuhan prioritas dalam penanganan stunting.
Beberapa kebutuhan yang menjadi fokus antara lain penyediaan Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), layanan keluarga berencana pascapersalinan, pemberian makanan tambahan bagi balita, skrining kesehatan remaja putri, hingga penguatan kapasitas kader Posyandu di tingkat masyarakat.
Melalui sinergi lintas sektor tersebut, Pemerintah Kota Bontang berharap upaya percepatan penurunan stunting dapat berjalan lebih optimal sehingga mampu menciptakan generasi yang sehat, berkualitas, dan berdaya saing di masa mendatang. (Adv)
