KARAKTER.co.id, BONTANG – Pemerintah Kota Bontang menggelar Rapat Koordinasi High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Semester I Tahun 2026 di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota Bontang, Jumat (12/6/2026).
Kegiatan tersebut dipimpin langsung Wakil Wali Kota Bontang Agus Haris didampingi Pejabat Sekretaris Daerah Akhmad Suharto. Hadir pula unsur Forkopimda, perangkat daerah terkait, perwakilan Bulog dan Pertamina, serta narasumber dari Bank Indonesia, BPS, DKUMPP, DKP3, dan Bagian Perekonomian Setda Kota Bontang.
Dalam arahannya, Agus Haris menegaskan bahwa inflasi merupakan isu strategis yang memiliki dampak langsung terhadap daya beli masyarakat, stabilitas harga, iklim investasi, hingga pertumbuhan ekonomi daerah.
Menurutnya, sebagai kota industri yang masih bergantung pada pasokan barang dari luar daerah, pengendalian inflasi harus dilakukan secara terpadu dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
“Pengendalian inflasi tidak dapat dilakukan secara parsial. Diperlukan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, Bank Indonesia, BPS, dunia usaha, dan masyarakat untuk menjaga ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta stabilitas harga demi melindungi daya beli masyarakat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, upaya pengendalian inflasi tidak hanya bertujuan menjaga stabilitas harga, tetapi juga memastikan sumber penghasilan masyarakat tetap terjaga, baik bagi pekerja di sektor pemerintahan maupun swasta.
Selain itu, pemerintah juga berupaya memperkuat ketersediaan pasokan melalui perluasan jalur perdagangan dan distribusi barang.
“Kita perlu membuka alternatif jalur pasokan selain dari Surabaya agar distribusi barang lebih terjamin. Dengan pasokan yang lancar, stabilitas harga dapat dipertahankan dan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi,” katanya.
Lebih lanjut, Agus Haris menyebut High Level Meeting TPID menjadi forum strategis untuk mengevaluasi kondisi inflasi daerah sekaligus merumuskan langkah-langkah pengendalian yang lebih efektif melalui pendekatan 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
Berbagai program pengendalian inflasi terus diperkuat, di antaranya pelaksanaan Gerakan Pangan Murah, Warung Tekan Inflasi, operasi pasar, penguatan ketahanan pangan, kerja sama antardaerah, hingga pengawasan distribusi melalui Satgas Pangan.
Pemerintah juga mendorong edukasi kepada masyarakat agar berbelanja secara bijak, terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).
Melalui sinergi seluruh pihak, Pemerintah Kota Bontang berharap laju inflasi dapat tetap terkendali sehingga mampu menjaga daya beli masyarakat serta mendukung stabilitas ekonomi daerah secara berkelanjutan. (Adv)
