KARAKTER.co.id, BONTANG – Komisi A DPRD Kota Bontang mendorong Pemerintah Kota Bontang mempercepat pemetaan dan pencocokan data warga yang terdampak perubahan kepesertaan BPJS Kesehatan. Langkah tersebut dinilai penting sebelum skema pembiayaan bersama dengan perusahaan diterapkan.
Ketua Komisi A DPRD Bontang, Heri Keswanto, mengatakan validasi data menjadi tahap penting agar bantuan kesehatan nantinya benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan.
Menurutnya, perubahan kebijakan pemerintah pusat membuat sebagian warga tidak lagi masuk dalam skema penerima bantuan iuran. Kondisi tersebut perlu segera direspons agar tidak menimbulkan persoalan baru di lapangan.
“Data ini harus benar-benar kita rapikan terlebih dahulu. Dari sana baru terlihat siapa yang masih membutuhkan dukungan dan bagaimana skema pembiayaannya bisa disiapkan,” ujarnya, Rabu (22/7/2026).
Heri mengatakan Komisi A telah menindaklanjuti persoalan tersebut melalui kunjungan ke sejumlah rumah sakit swasta serta koordinasi dengan kementerian terkait.
Ia menilai karakteristik masyarakat Bontang perlu menjadi pertimbangan dalam mencari solusi. Sebab, indikator yang digunakan pemerintah pusat dalam menentukan penerima bantuan belum tentu sepenuhnya menggambarkan kondisi masyarakat di daerah.
Menurutnya, terdapat warga yang secara administratif tidak masuk dalam kategori penerima bantuan, tetapi masih menghadapi keterbatasan untuk membayar iuran BPJS secara mandiri.
“Jangan sampai persoalan administrasi membuat warga yang secara kondisi ekonomi masih membutuhkan perlindungan akhirnya kehilangan akses layanan kesehatan,” katanya.
Heri menyebut pelibatan perusahaan dapat menjadi salah satu alternatif untuk membantu pembiayaan warga yang tidak lagi masuk dalam skema pemerintah. Model gotong royong serupa, kata dia, telah diterapkan di daerah lain, salah satunya Kabupaten Kutai Kartanegara.
Namun, ia menekankan mekanisme tersebut perlu disusun secara jelas agar perusahaan mengetahui bentuk kontribusi dan sasaran penerima yang akan dibantu.
“Kalau mekanismenya jelas dan datanya sudah valid, perusahaan tentu lebih mudah menentukan bentuk dukungannya. Pemerintah tinggal memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai sasaran,” pungkasnya.
Heri berharap proses pencocokan data segera tuntas sehingga pemerintah memiliki gambaran pasti mengenai jumlah warga terdampak dan kebutuhan pembiayaan yang harus disiapkan. (Adv)
