KARAKTER.co.id, BONTANG – Sekretaris Komisi A DPRD Kota Bontang Saeful Rizal meminta orang tua siswa segera melaporkan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) apabila menemukan adanya tekanan atau perlakuan yang tidak adil terkait iuran paguyuban kelas.
Menurutnya, kesepakatan yang menyebut iuran bersifat sukarela harus benar-benar dijalankan tanpa menimbulkan konsekuensi bagi siswa maupun orang tua yang memilih tidak berpartisipasi.
“Kalau ada orang tua yang merasa ditekan atau anaknya diperlakukan berbeda karena persoalan iuran, jangan dipendam. Sampaikan kepada Disdikbud agar bisa ditindaklanjuti dan diselesaikan sesuai ketentuan,” ujarnya, Selasa (4/8/2026).
Politikus PKS itu menjelaskan, selama iuran lahir dari kesepakatan bersama dan tidak bertentangan dengan regulasi yang berlaku, keberadaannya tidak menjadi persoalan. Namun, sekolah tidak boleh menjadikan iuran sebagai kewajiban, terlebih untuk kebutuhan yang telah dibiayai pemerintah.
“Prinsipnya, jangan sampai ada pembebanan ganda kepada orang tua. Jika suatu kebutuhan sudah difasilitasi pemerintah, sekolah tidak seharusnya kembali meminta pungutan untuk hal yang sama,” katanya.
Saeful menilai persoalan iuran paguyuban sebaiknya diselesaikan melalui dialog yang melibatkan seluruh pihak, mulai dari sekolah, komite, paguyuban orang tua, hingga pemerintah daerah. Pendekatan tersebut dinilai lebih efektif dibandingkan saling menyalahkan.
Ia juga mengingatkan bahwa kenyamanan siswa harus menjadi perhatian utama dalam setiap penyelesaian persoalan di lingkungan sekolah. Karena itu, setiap kebijakan yang diambil hendaknya tidak menimbulkan tekanan psikologis maupun mengganggu proses belajar peserta didik.
“Yang paling penting adalah memastikan anak-anak tetap bisa belajar dengan tenang. Jangan sampai persoalan administrasi atau kesalahpahaman di antara orang dewasa justru berdampak pada mereka,” tuturnya. (Adv)
