KARAKTER.co.id, Bontang –
Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni menegaskan seluruh Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) di Kota Bontang wajib memiliki media online. Kebijakan tersebut ditujukan untuk memperluas publikasi program sekaligus menyampaikan capaian pelatihan kepada masyarakat.
Menurut Neni, keberadaan media online penting dalam meningkatkan keterbukaan informasi. Selain itu, platform digital dapat menjadi sarana bagi setiap LPK untuk menunjukkan kompetensi peserta yang telah mereka bina.
“Sekarang wajib semua LPK punya media online untuk menyampaikan program-program keberhasilan mereka,” ujar Neni beberapa waktu lalu.
Ia mengatakan, publikasi digital tidak hanya memberikan manfaat bagi pemerintah daerah. Bagi LPK, media online juga dapat menjadi sarana promosi sekaligus tolok ukur untuk menunjukkan kualitas lembaga dalam mencetak tenaga kerja yang kompeten.
“Bukan hanya untuk pemerintah, tapi juga untuk mereka sendiri, sejauh mana mereka punya kompetensi,” katanya.
Neni menambahkan, program pelatihan kerja yang diselenggarakan Pemerintah Kota Bontang selama ini mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat. Tingginya minat tersebut membuat anggaran pelatihan terserap maksimal dan hampir tidak menyisakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).
“Kalau serapan anggaran, pasti kalau pelatihan enggak ada SiLPA. Terserap semua karena mereka juga merasa kehadirannya dibutuhkan oleh pemerintah,” ungkapnya.
Beragam pelatihan difasilitasi melalui Dinas Ketenagakerjaan, mulai dari bidang kecantikan, menjahit, tata boga, welder, scaffolding, mengemudi, hingga keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
Khusus pelatihan K3, pemerintah daerah bahkan memberikan fasilitas secara gratis. Hal itu lantaran pelatihan tersebut membutuhkan instruktur khusus dengan biaya pelaksanaan yang cukup besar.
“Kalau K3 malah kita gratiskan sampai Rp8 juta karena itu mesti ada instrukturnya khusus,” pungkasnya. (Adv)
