KARAKTER.co.id, BONTANG – Penyesuaian kemampuan fiskal daerah menjadi perhatian DPRD Bontang dalam pembahasan perubahan anggaran tahun 2026. Meski ruang belanja mengalami penyesuaian, sejumlah program yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat tetap didorong menjadi perhatian pemerintah daerah.
Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam, usai Rapat Paripurna ke-15 Masa Persidangan III Tahun 2026 di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota Bontang, Sabtu (15/8/2026).
Dalam rapat tersebut, DPRD bersama Pemerintah Kota Bontang menandatangani nota kesepakatan atas Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (P-KUA) serta Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026.
Andi Faiz mengatakan, kondisi fiskal yang tengah mengalami penyesuaian membuat pemerintah daerah perlu menentukan program yang benar-benar menjadi kebutuhan masyarakat. Karena itu, DPRD mendorong agar efisiensi anggaran tetap diiringi dengan upaya menjaga kualitas pelayanan publik.
Selain mengawal program melalui perubahan APBD, DPRD juga telah mengajukan bantuan prioritas kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Usulan tersebut mencakup lima program prioritas daerah dan penanganan stunting.
Lima program tersebut antara lain menyasar sektor pendidikan, perlindungan sosial, penanganan banjir, dan kesehatan. Dukungan dari pemerintah provinsi diharapkan dapat membantu Bontang memenuhi kebutuhan pembangunan di tengah keterbatasan pendanaan.
Andi Faiz menegaskan, kesepakatan perubahan KUA-PPAS menjadi pijakan untuk melanjutkan tahapan penyusunan Perubahan APBD 2026.
“Yang paling penting, penyesuaian anggaran ini jangan sampai mengurangi manfaat pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegasnya. (Adv)
