KARAKTER.co.id, BONTANG – Ketua Komisi C DPRD Bontang, Alfin Rausan Fikry, menekankan pentingnya pemahaman politik dan ketersediaan data dalam menentukan arah pembangunan daerah. Hal itu disampaikannya dalam agenda kelas politik yang membahas pengaruh politik terhadap pembangunan daerah bersama kalangan pemuda dan KNPI.
Alfin menjelaskan, kelas politik tersebut menjadi ruang bagi generasi muda untuk memahami bagaimana proses politik berpengaruh terhadap pembangunan, termasuk pihak-pihak yang terlibat serta tahapan penyusunan program dan anggaran daerah.
Menurutnya, pembangunan daerah tidak dapat dilakukan secara instan. Setiap program harus melewati sejumlah tahapan, mulai dari penyusunan RKPD hingga proses penganggaran dan penetapan APBD.
“Banyak orang berpikir membangun daerah itu seperti beli kacang di pasar. Mau bikin jembatan, besok uangnya sudah ada dan besok juga jembatan jadi. Padahal tidak begitu. Ada tahapan-tahapan yang harus dilalui,” ujar Alfin, Sabtu (15/8/2026).
Ia menilai pemahaman mengenai proses tersebut penting bagi generasi muda agar mereka tidak hanya melihat pembangunan dari hasil akhirnya, tetapi juga memahami bagaimana sebuah kebijakan dirancang hingga dapat direalisasikan.
Di sisi lain, Alfin menyoroti persoalan ketersediaan data yang menurutnya menjadi salah satu hal penting dalam menentukan ketepatan arah pembangunan. Data, kata dia, dapat membantu pemerintah memetakan potensi dan kebutuhan daerah secara lebih objektif.
“Kalau kita punya data, kita ini gampang mengarahkan potensi ke mana. Kita bisa melihat pengangguran, potensi lapangan kerja, potensi wisata dan potensi-potensi lain yang bisa digali dari data tersebut,” jelasnya.
Ia mengingatkan, tanpa dukungan data yang memadai, program pembangunan berisiko lebih banyak disusun berdasarkan asumsi. Kondisi tersebut dapat membuat kebijakan yang diambil tidak sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat.
“Kalau kita enggak punya data, apa yang kita kerjakan sebenarnya bukan sembarangan, tapi berdasarkan asumsi,” katanya.
Alfin mencontohkan sektor pariwisata. Wacana menjadikan Bontang sebagai kota wisata setelah era migas dan industri, menurutnya, juga harus dibarengi dengan data yang menunjukkan perkembangan sektor tersebut, mulai dari jumlah kunjungan hingga potensi dan kontribusinya terhadap daerah.
“Dulu kita bicara wisata, Bontang pasca migas jadi kota wisata. Itu kan bagian daripada asumsi. Sekarang mana datanya? Apakah pariwisatanya turun, naik, atau stabil? Itu yang harus kita lihat,” tuturnya.
Karena itu, Alfin mendorong pemerintah mulai memperkuat basis data pembangunan agar setiap program yang disusun memiliki dasar yang jelas. Dengan begitu, arah pembangunan Bontang tidak hanya didasarkan pada kepentingan jangka pendek, tetapi benar-benar berangkat dari kebutuhan dan potensi daerah.
Ia juga berharap generasi muda dapat ikut memberikan gagasan mengenai masa depan Bontang, termasuk menentukan arah pembangunan setelah ketergantungan terhadap sektor migas dan industri mulai berkurang. (Adv)
