KARAKTER.co.id, BONTANG – DPRD Bontang mendorong percepatan penanganan kerusakan Jalan S Parman yang menjadi salah satu ruas jalan nasional di wilayah perkotaan. Kondisi jalan yang rusak dinilai perlu segera mendapat perhatian agar tidak semakin parah dan mengganggu mobilitas masyarakat.
Wakil Ketua Komisi C DPRD Bontang, Muhammad Sahib, mengatakan pihaknya telah menyampaikan kondisi Jalan S Parman kepada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kaltim. Ruas yang menjadi perhatian berada di sekitar simpang Rumah Sakit Islam Bontang (RSIB) hingga kawasan seberang eks Bontang Plaza.
Menurut Sahib, BBPJN Kaltim telah menyampaikan rencana untuk melakukan perbaikan. Namun, DPRD berharap tindak lanjut tersebut tidak terlalu lama mengingat ruas tersebut setiap hari dilalui masyarakat.
“Kerusakan jalan ini jangan sampai dibiarkan berlarut-larut. Kami berharap ada kepastian kapan penanganannya dilakukan, sehingga masyarakat juga tidak terus berhadapan dengan kondisi jalan yang membahayakan,” kata Sahib saat menghadiri rapat paripurna penandatanganan nota kesepakatan perubahan KUA-PPAS APBD 2026 di Pendopo Rujab Wali Kota Bontang, Sabtu (15/8/2026).
Ia menilai pemerintah daerah juga dapat berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan langkah pengamanan pada titik jalan yang memiliki tingkat kerusakan cukup parah. Upaya tersebut dinilai penting sembari menunggu pekerjaan utama dari pemerintah pusat.
Sahib menyebut penanganan awal tidak harus berupa proyek besar. Perbaikan pada lubang atau bagian jalan yang mengalami kerusakan cukup berat dapat menjadi langkah untuk mengurangi risiko bagi pengendara.
“Yang paling penting sekarang adalah mengurangi potensi kecelakaan. Kalau ada bagian jalan yang kondisinya sudah sangat mengganggu, minimal bisa ditangani terlebih dahulu sambil menunggu pekerjaan permanennya,” ujarnya.
Ia juga meminta BBPJN Kaltim tidak hanya mengandalkan laporan dari pemerintah daerah dalam menentukan prioritas perbaikan. Pengecekan langsung dinilai penting untuk memastikan kondisi jalan nasional yang berada di tengah aktivitas masyarakat.
“Jalan nasional di dalam kota punya intensitas penggunaan yang tinggi. Jadi, kami berharap balai bisa turun melihat kondisi lapangannya secara langsung dan menentukan titik mana yang harus diprioritaskan,” pungkasnya. (Adv)
