KARAKTER.CO.ID – Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Abdul Malik menyayangkan pencapaian Bantuan Sosial (Bansos) di Kota Bontang Tahun 2022 lalu sangat minim. Hanya setengah dari perkiraan.
Hal tersebut disampaikan melalui anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang dari Fraksi PKS ini saat rapat kerja pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2022, Selasa (6/6/2023).
Abdul Malik selalu Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Bontang itu mempertanyakan angka yang dianggap rendah ini. Di mana realisasi bansos hanya terserap 53,33 persen.
Sedangkan menurutnya, di Kota Taman masih banyak warga yang membutuhkan bantuan sosial dari pemerintah. Oleh karena itu, ia menilai yang dirugikan pada serapan bansos yang sangat minim ini adalah masyarakat.
“Kenapa capaiannya hanya 53,33 persen, padahal banyak masyarakat yang kesusahan”, tuturnya, Selasa (6/6/2023).
Sementara anggaran yang disiapkan sebesar Rp4,681 miliar, namun hanya terserap senilai Rp2,765 miliar atau setara 56,87 persen. Sehingga dirinya mempertanyakan kendala pendistribusian.
Menjawab pandangan Fraksi PKS, Wakil Wali Kota Bontang, Najirah menyebutkan ada dua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mengelola bansos tersebut.
Yakni Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Disnos-PM), dan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Kota Bontang.
Sesuai Surat Edaran Mengerti Dalam Negeri (SE Mendagri) Nomor 500/2316/IJ 2022, Dinsos-PM sudah menggunakan anggaran tersebut pada Oktober, November, dan Desember sebesar Rp2,765 miliar.
“Dananya digunakan untuk penyaluran BLT tahun 2022”, katanya.
Sementara alokasi bansos yang dikelola Dinas Perkiraan, digunakan untuk kegiatan pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten / kota.
Reporter: Ira
