KARAKTER.CO.ID – Banjir di Kota Bontang masih menjadi momok. Salah satunya di Kelurahan Bontang Kuala acap kali terkena banjir rob yang diakibatkan luapan air laut dan menerjang pemukiman warga pesisir.
Menyikapi hal tersebut, Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang, Amir Tosina menilai Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang seharusnya melakukan penanganan yang lebih serius.
Pasalnya upaya yang dilakukan selama ini, belum mampu menyelesaikan persoalan banjir rob di Kelurahan Bontang Kuala (BK) tersebut. Pun kata dia, penanganan yang dilakukan belum maksimal.
“Saya merasa pemerintah tidak serius menangani persoalan yang selama ini menjadi momok masyarakat, meski sudah melalui kajian”, ujarnya, Senin (12/6/2023).
Apalagi kata dia, permasalahan banjir rob bukan masalah baru. Nyaris tiap bulan banjir pasang ini menimpa jalan utama menuju ikon wisata yang terletak di Bontang Utara ini yang mengakibatkan aktifitas masyarakat setempat terganggu.
Politisi dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) tersebut meminta pemerintah memprioritaskan penanganan banjir rob di kawasan Jalan Pierre Tendean dan wilayah lain Bontang Kuala juga ikut terendam.
Di antaranya di MAN Kota Bontang, Kantor Kementerian Agama Kota Bontang, Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Bontang Utara, Taman Kanak-kanak (TK) Negeri, dan RT 19.
Ia menegaskan pemerintah segera bertindak, terutama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2023 Kota Bontang dinilai tinggi. Sehingga dirinya berharap anggaran besar tersebut mampu mengakomodir penanganan banjir rob di Bontang Kuala (BK).
“Harus ada upaya yang maksimal, supaya tidak terus menerus menjadi wilayah tertinggal”, katanya.
Senada Sekretaris Lurah Bontang Kuala, Sanusi mengaku BK kurang perhatian dari pemerintah. Sementara warga selalu mengusulkan penanganan banjir rob tersebut setiap ada musrembang.
“Salah satunya pembangunan folder, ini yang paling urgent dan menjadi jadi solusi tepat membendung air. Tapi belum ada info lanjut penanganannya”, sebutnya.
Reporter: Ira
