KARAKTER.CO.ID – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang menggodok Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga di Kota Taman.
Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang, Abdul Haris menuturkan Raperda tersebut bertujuan sebagai wadah memberikan layanan terbaik bagi pelayanan kesehatan dan Keluarga Berencana (KB).
Salah satu yang diatur dalam Raperda itu, yakni infrastruktur penunjang pelayanan kesehatan dan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Pos Lansia atau lanjut usia hingga Pos Layanan KB.
Sebab, Abdul Haris bilang selama ini sarana dan prasaran (sarpras) pelayanan yang diberikan kepada masyarakat kurang memadai. Sebab tidak memiliki gedung resmi, masih menumpang di teras-teras warga ketika ada kegiatan posyandu.
“Ini harus jadi perhatian pemerintah. Beberapa pelayanan yang bersinggungan langsung dengan masyarakat di Bontang tidak punya gedung sendiri,” sebutnya saat dikonfirmasi, Senin (25/9/2023).
Padahal menurut Politisi dari Partai Keadilan Bangsa (PKB) ini penyediaan sarana dan prasarana (sarpras) merupakan hal yang penting. Sebagi bentuk dukungan kepada pelayanan kesehatan.
Ia berharap ketika Raperda Penyelenggaraan Pengembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, pemerintah membangun sarpras Posyandu, Pos Lansia serta Pos Layanan KB. Sehingga pela5 yang diberikan lebih berkualitas.
“Kalau punya gedung sendiri, masyarakat jadi lebih mudah untuk mengakses,” tukasnya.
Adalun Raperda Penyelenggaraan Pengembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga ini masih dalam tahap pembahasan yang ditargetkan rampung pada Oktober 2023 mendatang.
Penulis: Ira
