KARAKTER.co.id – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Bontang menyoroti isu-isu infrastruktur dan penataan ruang dalam pandangan umumnya terkait Raperda Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.
Adrof Dita mewakili Fraksi PKS menekankan, prioritas pembangunan infrastruktur, khususnya pembangunan folder di RT 23, Kelurahan Tanjung Laut Indah, harus direalisasikan dalam anggaran perubahan 2024. Ia juga menggarisbawahi pentingnya pembebasan lahan yang adil dan bermanfaat untuk kelancaran proyek tersebut.
“Fraksi PKS meminta agar pemerintah daerah memastikan pembebasan lahan dilakukan dengan prinsip keadilan dan asas manfaat untuk mewujudkan rencana pembangunan folder,” kata Adrof Dita dalam rapat kerja yang berlangsung pada Sabtu (3/8/2024) lalu.
Menurut Fraksi PKS, pembebasan lahan merupakan langkah krusial memastikan proyek infrastruktur berjalan lancar dan memberikan dampak positif bagi masyarakat setempat. Mereka melihat infrastruktur yang baik, kunci untuk penanggulangan banjir dan peningkatan kesejahteraan warga.
Sementara Wakil Wali Kota Bontang, Najirah, menanggapi pandangan Fraksi PKS. Kata dia, pemerintah kota telah mengalokasikan anggaran untuk pembebasan lahan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Alokasi anggaran ini bertujuan untuk mendukung proyek-proyek infrastruktur yang dapat membantu mengurangi risiko banjir.
“Alokasi anggaran ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk mewujudkan program prioritas dalam penanggulangan banjir, yang merupakan salah satu isu penting di kota Bontang,” bebernya.
Pun ia menambahkan, anggaran perubahan tahun 2024 telah dirancang untuk mendukung berbagai proyek infrastruktur yang akan meningkatkan kesejahteraan warga dan menciptakan lingkungan yang lebih aman dari risiko bencana.
“Keselamatan dan keamanan warga merupakan prioritas kami,” pungkasnya.
Penulis : Rae
