KARAKTER.co.id, BONTANG – Dalam menjalankan realisasi program bantuan Rp 100 ribu yang akan diberikan kepada warga kurang mampu di Bontang menuai perhatian dari legislatif.
Program ini dijadwalkan bergulir Agustus 2025 dengan sasaran khusus warga dalam kondisi ekonomi berat.
Anggota Komisi B DPRD Bontang, Faisal, meminta agar pendataan warga penerima benar-benar dikawal. Ia menilai ada potensi kesalahan jika prosesnya dilakukan asal-asalan.
“Bukan soal besar kecilnya bantuan, tapi soal siapa yang menerima. Itu yang harus tepat,” katanya belum lama ini.
Faisal mencontohkan, dalam sejumlah laporan yang masuk, ada warga yang hidup dalam keterbatasan tapi justru tak terdaftar. Sebaliknya, yang kondisinya lebih baik malah masuk sebagai penerima.
Menurutnya, situasi ini kerap muncul akibat lemahnya koordinasi antara kelurahan dan petugas lapangan.
Ia menekankan pentingnya peran RT sebagai garda awal verifikasi.
“Kalau data awalnya sudah meleset, yang di atas juga pasti keliru. RT punya tanggung jawab besar di sini,” tegasnya.
Faisal juga mengingatkan agar petugas tidak menyelipkan nama berdasarkan kedekatan pribadi atau keluarga. Menurutnya, hal seperti itu bisa mencederai rasa keadilan warga.
“Kadang yang paling butuh justru tak pernah bersuara. Tugas kita memastikan mereka tetap terjangkau,” kata politisi Nasdem itu.
Program bantuan ini dirancang untuk menjangkau delapan golongan warga dengan kondisi serba terbatas.
Antara lain, mereka yang tak memiliki pekerjaan tetap, pernah mengalami kelangkaan makanan, hingga tinggal di rumah yang tidak layak secara struktur maupun fasilitas dasar seperti jamban dan listrik.
Faisal menegaskan, pihaknya di DPRD akan ikut mengawasi proses penyaluran agar tidak menyimpang dari niat awal.
“Kami siap kawal, karna menolong yang benar-benar membutuhkan,” pungkasnya. (Adv)
