KARAKTER.co.id, BONTANG – Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Bontang, Ubayya Bengawan, menilai rencana pemberian insentif sebesar Rp500 juta bagi kelurahan yang berhasil menurunkan angka stunting harus benar-benar didasarkan pada capaian kinerja yang terukur. Menurutnya, kebijakan tersebut tidak boleh hanya dipandang sebagai bentuk penghargaan semata.
Ubayya mengatakan insentif akan lebih efektif apabila disertai indikator penilaian yang jelas serta evaluasi menyeluruh terhadap seluruh kelurahan yang menjalankan program penanganan stunting.
“Yang paling penting adalah ukuran keberhasilannya dibuat objektif. Dengan begitu, setiap kelurahan tahu target yang harus dicapai dan termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya,” ujarnya saat dihubungi melalui telepon, Rabu (27/5/2026).
Ia menjelaskan, dana insentif yang diberikan nantinya harus digunakan untuk memperkuat program-program yang berkaitan langsung dengan upaya pencegahan dan penanganan stunting, sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
“Anggaran tersebut sebaiknya dikembalikan lagi untuk mendukung kegiatan penurunan stunting, seperti peningkatan gizi, sanitasi, maupun pelayanan kesehatan ibu dan anak. Jangan sampai bergeser ke program yang tidak berkaitan,” katanya.
Menurut Ubayya, pemerintah juga perlu membuka hasil capaian setiap kelurahan kepada publik sebagai bentuk transparansi sekaligus mendorong persaingan yang sehat dalam meningkatkan kualitas pelayanan.
“Kalau capaian masing-masing wilayah diketahui masyarakat, itu akan menjadi penyemangat bagi yang sudah baik dan menjadi bahan evaluasi bagi yang masih tertinggal,” jelasnya.
Ia menambahkan, pemberian penghargaan juga harus diimbangi dengan pembinaan terhadap kelurahan yang belum mampu mencapai target. Dengan demikian, seluruh wilayah memiliki kesempatan yang sama untuk memperbaiki kinerjanya.
“Tujuannya bukan semata-mata mencari siapa yang terbaik atau terburuk, tetapi memastikan semua kelurahan bergerak bersama menurunkan angka stunting secara berkelanjutan,” tutupnya. (Adv)
