KARAKTER.co.id, BONTANG – Ketua Komisi C DPRD Kota Bontang, Alfin Rausan Fikry, mendorong pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap aset berupa gedung dan fasilitas milik pemerintah yang belum dimanfaatkan secara optimal.
Menurutnya, evaluasi diperlukan untuk memastikan setiap aset daerah memiliki fungsi yang jelas dan tidak justru menjadi beban anggaran karena tetap membutuhkan biaya pemeliharaan maupun operasional.
“Setiap aset pemerintah harus jelas peruntukannya. Kalau memang belum digunakan, perlu dicari solusi supaya aset tersebut tetap memberikan manfaat,” ujarnya, Senin (10/8/2026).
Alfin menilai persoalan tersebut penting dibahas sebelum pemerintah kembali mengalokasikan anggaran untuk pembangunan fasilitas baru. Perencanaan pembangunan harus disesuaikan dengan kebutuhan serta kemampuan pemerintah dalam mengelola fasilitas setelah proyek selesai.
Ia mencontohkan sejumlah gedung pemerintah yang hingga kini belum dimanfaatkan secara maksimal, di antaranya gedung Baznas dan gedung Bawaslu.
Menurutnya, keberadaan bangunan yang tidak digunakan perlu menjadi bahan evaluasi lintas organisasi perangkat daerah, termasuk meninjau kembali kebutuhan dan kondisi masing-masing bangunan.
“Jangan hanya menghitung kebutuhan biaya saat membangun. Setelah selesai, kita juga harus melihat siapa yang menggunakan, bagaimana pemeliharaannya, dan apa manfaatnya,” katanya.
Alfin menambahkan, optimalisasi aset tidak selalu harus dilakukan melalui pembangunan atau pengadaan baru. Pemerintah dapat terlebih dahulu memetakan fasilitas yang tersedia dan menyesuaikannya dengan kebutuhan pelayanan.
Langkah tersebut dinilai dapat membantu pemerintah menghemat anggaran sekaligus mencegah bertambahnya aset yang tidak produktif.
Ia berharap Pemkot Bontang memiliki data dan perencanaan yang lebih matang dalam pengelolaan aset, sehingga setiap fasilitas yang dibangun benar-benar berfungsi untuk mendukung pelayanan publik. (Adv)
