News  

APBD Terbatas, Agus Haris Minta KONI Bontang Tak Bergantung pada Pemkot

Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris. Foto: Niwil

KARAKTER.co.id, BONTANG – Keterbatasan kemampuan fiskal daerah menjadi tantangan bagi Pemerintah Kota Bontang dalam mendukung pembinaan olahraga.

Kondisi tersebut mendorong Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, meminta kepengurusan KONI periode 2026 merumuskan terobosan pendanaan agar pengembangan prestasi atlet tidak hanya bergantung pada APBD.

Hal itu disampaikan Agus saat menghadiri Musyawarah Olahraga Kota Luar Biasa (Musorkotlub) KONI Kota Bontang di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota Bontang, Sabtu (19/9/2026).

Agus menyebut berkurangnya transfer pemerintah pusat membuat ruang fiskal daerah semakin terbatas. Karena itu, menurutnya, diperlukan pola baru dalam mendukung pembinaan atlet dan cabang olahraga.

“Di tengah defisit APBD ini memang tidak bisa kita hanya bicara tanggung jawab hanya ada di Pemerintah Kota Bontang. Harus ada terobosan yang teman-teman pengurus KONI harus rumuskan,” ujarnya.

Ia meminta KONI bersama seluruh cabang olahraga menyusun proposal secara terukur. Dokumen tersebut nantinya dapat digunakan untuk mencari dukungan dari pemerintah pusat maupun dunia usaha.

Menurut Agus, Bontang memiliki potensi dukungan dari sektor industri karena banyak perusahaan berskala nasional dan internasional beroperasi di daerah tersebut.

“Kalau hasil musyawarah luar biasa ini bisa merumuskan, bisa membuat proposal yang begitu rapi, yang begitu baik, didukung dengan seluruh informasi dituangkan di dalam satu dokumen. Ayo kita bawa sama-sama ke sana,” katanya.

Dia juga menekankan perlunya pemetaan cabang olahraga yang memiliki peluang meraih medali. Hal itu penting agar dukungan anggaran maupun pembinaan dapat diarahkan kepada kebutuhan yang lebih terukur.

“Masih ada waktu kurang lebih 30 sampai 40 hari. Kita petakan mana potensi-potensi yang betul-betul ada peluang meraih emas sampai dengan medali-medali berikutnya,” pungkasnya. (Adv)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

.read_related { display: none !important; } .bio_author { display: none !important; } .bio_avatar { display: none !important; } .bio_author { display: none !important; } .beritaxx_related { display: none !important; } .beritaxx_commentform { display: none !important; } .copyright { display: none !important; } .area_footer_menu taxx_clear { display: none !important; } .after_title { display: inline !important; font-size: 14px !important; } .secondary_content { display: none !important; } .beritaxx_commentform { display: none !important; } .copyright { display: none !important; } .footer { display: none !important; } .taxxfooter { display: none !important; } .have_comment { display: none !important; }