KARAKTER.co.id, BONTANG – Pemerataan fasilitas pendidikan di Kota Bontang dinilai membutuhkan dukungan data yang akurat. DPRD Bontang mendorong setiap sekolah memperbarui Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sesuai kondisi nyata agar kebutuhan sarana dan prasarana dapat menjadi dasar pengajuan bantuan ke pemerintah pusat.
Ketua Komisi A DPRD Kota Bontang, Heri Keswanto, mengatakan keberadaan data yang lengkap menjadi salah satu faktor penting dalam memperjuangkan pembangunan maupun pemenuhan fasilitas sekolah.
Menurutnya, sekolah perlu memasukkan seluruh kebutuhan yang masih belum terpenuhi ke dalam Dapodik. Dengan demikian, pemerintah dan DPRD memiliki gambaran yang jelas mengenai kondisi pendidikan di masing-masing sekolah.
“Data itu menjadi pijakan ketika kami ingin menyampaikan kebutuhan sekolah ke pemerintah pusat. Kalau kondisi sebenarnya sudah tercatat, kami juga lebih mudah menunjukkan apa yang memang masih dibutuhkan,” ujar Heri, Senin (10/8/2026).
Ia menyebut peluang mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat masih terbuka bagi sekolah di Bontang. Program pembangunan dan peningkatan fasilitas pendidikan sebelumnya juga telah menyasar sejumlah sekolah di daerah tersebut.
Heri menegaskan kesempatan memperoleh bantuan tidak hanya berkaitan dengan sekolah negeri. Sekolah swasta juga dinilai memiliki peluang yang sama selama kebutuhan dan kondisi fasilitasnya dapat tergambar dengan jelas melalui data yang tersedia.
Politisi Gerindra itu pun meminta sekolah tidak menganggap pencantuman kekurangan fasilitas sebagai sesuatu yang dapat menurunkan citra institusi. Sebaliknya, informasi tersebut diperlukan agar kebutuhan siswa dapat diperjuangkan secara lebih tepat.
“Kalau ada ruang kelas, fasilitas penunjang, atau sarana lainnya yang masih kurang, itu justru harus menjadi perhatian. Jangan sampai kebutuhan yang sebenarnya ada malah tidak terlihat dalam data,” katanya.
Menurutnya, persoalan akreditasi juga tidak semestinya membuat sekolah mengabaikan kondisi sarana yang masih membutuhkan perbaikan. Pemerataan fasilitas pendidikan harus tetap menjadi perhatian agar kualitas layanan pembelajaran dapat dirasakan seluruh siswa.
DPRD Bontang, lanjut Heri, akan mendorong komunikasi dengan pemerintah pusat berdasarkan kebutuhan yang telah terdata. Ia berharap pembaruan Dapodik dilakukan secara berkala sehingga usulan bantuan tidak hanya berdasarkan pengajuan, tetapi memiliki dasar kondisi yang dapat dipertanggungjawabkan. (Adv)
