KARAKTER.co.id, BONTANG – Lonjakan kebutuhan perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) di Kota Bontang kian menjadi sorotan. Pemerintah Kota Bontang kini berpacu mencari tambahan bantuan hingga ke pemerintah pusat dan provinsi, menyusul keterbatasan anggaran daerah yang belum mampu mengakomodasi seluruh kebutuhan warga.
Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, mengungkapkan bahwa permintaan bantuan RTLH terus meningkat setiap tahun. Sementara itu, kapasitas pembiayaan dari APBD masih jauh dari cukup untuk menutup seluruh kebutuhan tersebut.
Hal itu disampaikannya saat meninjau hasil renovasi rumah melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) daerah di Kelurahan Tanjung Laut Indah, Senin (4/5/2026).
“Permintaan terus naik, tapi kemampuan anggaran kita terbatas. Karena itu, kami dorong tambahan dari pusat dan provinsi agar lebih banyak warga terbantu,” ujarnya.
Untuk tahun ini, Pemkot Bontang hanya mampu menambah sekitar 10 unit RTLH melalui APBD Perubahan 2026 dengan total anggaran Rp500 juta. Angka tersebut dinilai masih sangat kecil dibandingkan kebutuhan riil di lapangan.
Sebagai solusi, pemerintah mengusulkan sekitar 300 unit bantuan ke pemerintah pusat dan sekitar 80 unit ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Meski nilai bantuan dari luar daerah relatif terbatas, program tersebut tetap diharapkan bisa memperbaiki komponen dasar rumah warga.
“Minimal bisa bantu perbaikan atap, dinding, dan lantai agar rumah lebih layak dihuni,” jelasnya.
Kondisi ini diperkuat data dari Kelurahan Tanjung Laut Indah. Lurah setempat, Elis Biantoro, menyebutkan bahwa usulan RTLH di wilayahnya mencapai 152 unit yang tersebar di 33 RT.
Namun hingga kini, kuota yang tersedia baru menyentuh sebagian kecil dari total kebutuhan tersebut. Dari ratusan usulan, baru sekitar 16 unit yang masuk tahap persetujuan sementara.
“Masih banyak yang menunggu, karena prosesnya juga harus melalui verifikasi dari kementerian,” terangnya.
Tingginya angka kebutuhan RTLH ini menunjukkan bahwa persoalan hunian layak masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi Pemkot Bontang. Upaya jemput bola ke pemerintah pusat dan provinsi pun menjadi langkah strategis agar penanganan bisa lebih masif dan merata. (Adv)
