KARAKTER.co.id, Bontang — Wakil Wali Kota Bontang Agus Haris mengingatkan agar upaya meningkatkan pendapatan daerah tidak hanya berfokus pada penerimaan pajak. Menurutnya, Kota Bontang harus mampu membangun ekonomi daerah yang kuat dan memastikan besarnya aktivitas industri memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Agus Haris dalam pembukaan FGD dan Gebyar Pajak Daerah Tahun 2026 di Kota Bontang.
Dalam kesempatan itu, ia mengajak seluruh pemangku kepentingan melihat persoalan pendapatan daerah dari perspektif yang lebih luas.
Agus menilai Bontang memiliki posisi strategis karena berada di tengah kawasan industri dengan perusahaan berskala nasional maupun internasional. Kondisi tersebut seharusnya dapat menjadi modal untuk menciptakan efek berganda atau multiplier effect bagi masyarakat.
“Bagi Kota Bontang, pemikiran ini sangat relevan. Kita hidup di tengah kawasan industri yang memiliki potensi ekonomi sangat besar. Tantangan kita bukan hanya bagaimana meningkatkan PAD dan penerimaan pajak daerah, tetapi juga bagaimana memastikan aktivitas ekonomi dan industri yang tumbuh di daerah kita memberikan multiplier effect yang nyata bagi masyarakat Kota Bontang,” ujarnya pada Senin (24/8/2026).
Ia mengatakan, keberadaan industri besar di Bontang harus diiringi dengan penguatan ekonomi masyarakat dan penciptaan sumber-sumber pendapatan yang lebih beragam dan berkelanjutan.
Agus juga menyinggung kondisi Indonesia yang memiliki kekayaan sumber daya alam melimpah. Menurutnya, kekayaan tersebut harus mampu diolah menjadi nilai tambah, lapangan kerja dan kekuatan ekonomi yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
“Jangan hanya mengambil dan menjual bahan mentah, tetapi bagaimana kita menciptakan nilai tambah, lapangan kerja, industri dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia,” katanya.
Ia menilai refleksi tersebut penting bagi Bontang yang memiliki aktivitas industri besar. Pemerintah daerah, kata dia, perlu memastikan pertumbuhan ekonomi tidak hanya menghasilkan penerimaan daerah, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat lokal.
Karena itu, Agus mengajak pemerintah, dunia usaha dan masyarakat tidak hanya berpikir mengenai bagaimana meningkatkan pajak, tetapi juga bagaimana membangun ekosistem ekonomi daerah yang semakin kuat.
“Jangan hanya bertanya bagaimana meningkatkan pajak, tetapi juga bertanya bagaimana membangun ekonomi daerah yang semakin kuat sehingga sumber-sumber pendapatan kita semakin beragam, berkelanjutan dan mampu membiayai pembangunan,” tegasnya.
Ia berharap FGD yang digelar bersamaan dengan Gebyar Pajak Daerah 2026 dapat menghasilkan langkah konkret, bukan sekadar diskusi.
Menurutnya, pemerintah harus mampu mengidentifikasi kendala yang dihadapi masyarakat dan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
Agus menambahkan, peningkatan pendapatan daerah harus tetap dilakukan dengan menjaga keseimbangan antara kepentingan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.
“Pemerintah memberikan pelayanan yang baik, masyarakat memenuhi kewajibannya, dunia usaha tumbuh secara sehat dan seluruh hasil pembangunan kembali dirasakan oleh masyarakat,” pungkasnya. (Adv)
