KARAKTER.co.id BONTANG – Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni memastikan pelayanan kesehatan masyarakat tetap menjadi prioritas Pemerintah Kota Bontang meski kondisi fiskal daerah mengalami tekanan akibat pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat.
Menurut Neni, kesehatan merupakan pelayanan dasar yang tidak boleh terganggu, sehingga berbagai upaya dilakukan agar seluruh masyarakat tetap mendapatkan perlindungan jaminan kesehatan.
“Komitmen kami sejak tahun 2018 adalah mempertahankan Universal Health Coverage. Jangan sampai masyarakat kesulitan berobat hanya karena tidak memiliki BPJS,” katanya pada Rabu (19/8/2026).
Ia menjelaskan, selama ini masyarakat yang mengalami kondisi darurat dapat langsung memperoleh pelayanan kesehatan melalui kepesertaan BPJS yang dibiayai pemerintah daerah.
Karena itu, ketika pembiayaan peserta PBPU desil 6 hingga desil 10 dihentikan pemerintah pusat dan provinsi, Pemkot segera mencari solusi bersama perusahaan.
Melalui perhitungan yang dipaparkan dalam pertemuan tersebut, kebutuhan pembiayaan BPJS tahun 2026 diperkirakan mencapai Rp25,736 miliar, sementara anggaran APBD yang tersedia sekitar Rp24,5 miliar, sehingga terdapat kekurangan sekitar Rp1,236 miliar.
Untuk menutup kekurangan tersebut, pemerintah menawarkan skema sharing kepada sekitar 30 perusahaan di Kota Bontang. Setiap perusahaan diharapkan memberikan kontribusi Rp50 juta selama lima bulan, atau sekitar Rp10 juta setiap bulan mulai Agustus hingga Desember 2026.
Selain menjamin pembiayaan BPJS, Neni juga menegaskan Pemkot terus meningkatkan kualitas layanan rumah sakit agar masyarakat tidak perlu lagi dirujuk ke Samarinda.
“Kami sudah siapkan berbagai layanan seperti urologi, laparoskopi, kemoterapi hingga dokter spesialis terbaik. Harapan kami, masyarakat Kota Bontang bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang lengkap di daerah sendiri tanpa harus keluar kota,” ujarnya.
Ia berharap perusahaan-perusahaan di Bontang ikut menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat sekitar melalui dukungan terhadap pembiayaan BPJS Kesehatan.
“Kita hidup berdampingan dengan kawasan industri. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, perusahaan juga tidak bisa berdiri sendiri. Dengan kebersamaan, saya yakin perlindungan kesehatan masyarakat tetap bisa kita jaga,” ujarnya. (Adv)
