KARAKTER.co.id, BONTANG – Pemerintah Kota Bontang berupaya meningkatkan akurasi data kependudukan agar penyaluran berbagai program bantuan, termasuk jaminan kesehatan, semakin tepat sasaran.
Salah satu langkah yang didorong ialah pemberian bantuan biaya pemakaman bagi warga yang meninggal dunia.
Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, mengatakan pendataan warga yang meninggal masih menjadi tantangan.
Kondisi tersebut menyebabkan masih adanya peserta Pekerja Bukan Penerima Upah yang didaftarkan Pemerintah Daerah (PBPU PD) tetap tercatat sebagai penerima BPJS Kesehatan meski telah meninggal dunia.
Hal itu disampaikannya saat sosialisasi Program PBPU PD di Rumah Jabatan Wali Kota Bontang, Rabu (19/8/2026).
Menurut Neni, bantuan biaya pemakaman sebesar Rp3 juta tidak hanya bertujuan meringankan beban keluarga yang berduka, tetapi juga menjadi insentif agar masyarakat segera melaporkan peristiwa kematian ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).
“Makanya kalau kita itu punya program setiap orang meninggal diberikan Rp3 juta untuk biaya pemakaman supaya masyarakat ini melapor ke Dukcapil, sehingga namanya dihapus dari data kependudukan,” ujar Neni.
Ia menjelaskan, pembaruan data kematian sangat penting agar data kependudukan selalu valid. Dengan demikian, pemerintah dapat memastikan bantuan iuran BPJS Kesehatan yang dibiayai APBD diberikan kepada masyarakat yang benar-benar berhak.
Selain mendukung ketepatan sasaran program jaminan kesehatan, validitas data kependudukan juga dinilai penting untuk menjaga akurasi data pemilih dalam setiap pelaksanaan pemilu maupun pilkada.
Neni menambahkan, data yang akurat menjadi dasar bagi BPJS Kesehatan dalam menyusun kebijakan serta menentukan sasaran penerima manfaat berbagai program jaminan kesehatan.
“Validnya data itu bagi BPJS dapat kita gunakan untuk menentukan program, karena penentuannya juga harus data yang valid,” katanya.
Meski masih ditemukan sejumlah data yang belum sinkron, ia menilai BPJS Kesehatan terus berkomitmen melakukan pembaruan dan perbaikan data.
Karena itu, ia meminta seluruh pihak, termasuk masyarakat, turut aktif melaporkan setiap perubahan data kependudukan agar pelaksanaan program pemerintah semakin efektif.
“Kalau BPJS insyaallah tetap komitmen saja, tapi ada jugalah yang eror-eror. Yang terpenting pendataan tetap harus dioptimalkan,” pungkasnya. (Adv)
