KARAKTER.CO.ID, SAMARINDA — Pemerintah Kota Samarinda tengah mempersiapkan proses seleksi anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Varia Niaga. Langkah ini dilakukan untuk melengkapi struktur pengawasan yang dinilai masih belum ideal.
Asisten II Sekretaris Pemkot Samarinda, Marnabas, Mengatakan saat ini jumlah Dewas Varia Niaga baru satu orang, sementara kebutuhan minimal adalah dua orang.
“Dewas baru satu, sementara direksi ada dua. Idealnya dewas juga minimal dua. Dari unsur pemerintah belum ada, sehingga saat ini sedang dalam proses persiapan seleksi,” ujarnya, Kamis (9/4/2026).
Menurutnya Pemkot Samarinda akan membuka seleksi Dewas dari unsur pemerintah dengan mempertimbangkan sejumlah kriteria, seperti pengalaman dan latar belakang di bidang perdagangan.
“Penilaiannya tentu berdasarkan kriteria, seperti pengalaman dan basic di perdagangan. Semua akan kita nilai dalam proses seleksi nanti,” katanya.
Marnabas menegaskan, keberadaan Dewas yang kuat diperlukan untuk mengawal kinerja Varia Niaga yang dinilai menunjukkan perkembangan signifikan. Perusahaan daerah tersebut bahkan disebut masuk jajaran atas secara nasional dalam hal kinerja dan kontribusi.
“Perkembangannya bagus. Di Indonesia termasuk nomor dua. PAD-nya meningkat, usaha juga berkembang pesat, terutama di sektor pangan,” ungkapnya.
Ia menambahkan, Varia Niaga memiliki peran strategis dalam membantu pemerintah mengendalikan inflasi, terutama melalui kegiatan seperti operasi pasar saat terjadi kenaikan harga.
“Kalau ada kenaikan harga, mereka turun lewat operasi pasar. Ini bagian dari fungsi sosialnya, selain mencari profit,” jelasnya.
Namun demikian, Pemkot Samarinda tetap berhati-hati dalam melakukan intervensi pasar agar tidak menimbulkan dampak negatif, seperti deflasi.
“Kita tidak bisa terlalu sering operasi pasar, nanti bisa terjadi deflasi. Jadi ketika ada kecenderungan kenaikan harga, kita rapat dengan forkopimda untuk menentukan langkah,” katanya.
Selain itu, Varia Niaga juga mengelola sejumlah unit usaha, termasuk Teras Samarinda dan toko inflasi yang tersebar di beberapa titik. Saat ini terdapat empat toko inflasi, satu dikelola pemerintah provinsi di Pasar Segiri dan tiga lainnya oleh Pemkot Samarinda.
Melalui toko inflasi tersebut, pemerintah menyediakan kebutuhan pokok seperti beras, minyak, hingga komoditas tertentu seperti ikan layang dengan harga yang lebih terjangkau saat terjadi lonjakan harga di pasaran.
Marnabas menekankan, pemerintah tidak bermaksud menggantikan peran pedagang, melainkan menjaga keseimbangan harga di pasar.
“Kita tidak bisa biarkan harga terlalu tinggi, tapi juga tidak bisa menekan terus sampai pedagang rugi. Pemerintah harus berada di tengah, menjaga keseimbangan agar inflasi terkendali dan pertumbuhan ekonomi tetap baik,” ujarnya.
Ia menambahkan, intervensi berlebihan juga berpotensi mengganggu iklim usaha dan investasi.
“Kalau kita turunkan harga terlalu drastis, pedagang bisa terdampak dan tidak sehat bagi investasi. Jadi kita harus bijak dalam mengatur,” pungkasnya.
